Makassar, Notif.news – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan publik menyusul catatan Badan Gizi Nasional (BGN) yang menunjukkan 5.914 kasus keracunan massal di berbagai daerah hingga 25 September 2025. Berkaca pada insiden tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar didesak menyiapkan langkah antisipatif ketat guna memastikan makanan yang disajikan sehat dan aman.
Anggota Komisi D DPRD Kota Makassar, Muchlis Misbah, menyampaikan keprihatinannya dan berharap kasus serupa tidak terjadi di Makassar. Ia menegaskan bahwa meskipun program ini mulia, pengawasan ketat terhadap proses penyajian makanan adalah kunci utama.
“Program ini sangat bagus dan mulia. Hanya saja perlu dilakukan pemantauan ketat terhadap proses penyajian makanannya,” ujar Muchlis, Senin (29/9/2025).
Muchlis menekankan perlunya pengawasan intensif dari Dinas Kesehatan, mencakup sterilisasi dapur, standar penyimpanan bahan baku, hingga kualitas pemasok.
Ia juga menyoroti risiko kritis akibat penyimpanan makanan yang terlalu lama. Menurutnya, makanan yang dimasak dan dibiarkan berjam-jam sebelum disajikan berpotensi cepat basi, yang dapat memicu keracunan dan masalah kesehatan.
"Sebaiknya makanan jangan terlalu lama di dalam tempatnya. Bayangkan misalnya kalau jam 1 malam dimasak, jam 10 baru disajikan," tegasnya, mencontohkan nasi basi yang berjamur bisa menjadi pemicu utama.
Saat ini, Pemkot Makassar menaruh perhatian serius pada pelaksanaan MBG, di mana tercatat 45 lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) beroperasi dengan total penerima manfaat mencapai 138.636 orang.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan pihaknya telah menyiapkan langkah antisipatif, sambil menunggu Peraturan Presiden (Perpres) baru terkait program tersebut.
Munafri menekankan bahwa setiap penyedia makanan wajib mengantongi sertifikat higienis sebagai standar utama dan jaminan keamanan pangan. “Yang paling penting adalah setiap penyedia memiliki sertifikat higienis. Itu menjadi standar utama agar masyarakat, terutama anak-anak, mendapat asupan bergizi yang aman,” ujarnya.
Dengan pengetatan pengawasan kebersihan dapur dan penerapan sertifikasi higienis, Pemkot Makassar berupaya menjaga agar Program MBG berjalan aman sekaligus mencapai tujuan utama pemenuhan gizi seimbang bagi peserta didik. (*)
