BANDUNG, Notif.News – Perbedaan awal Ramadan 1447 Hijriah berpotensi kembali terjadi di Indonesia pada tahun 2026. Muhammadiyah telah menetapkan 1 Ramadan jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026, sementara pemerintah diprediksi baru akan memulai ibadah puasa pada Kamis, 19 Februari 2026, berdasarkan kriteria visibilitas hilal.
Perbedaan ini berakar dari keberagaman metode penentuan. Muhammadiyah konsisten menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal. Sebaliknya, pemerintah melalui Kementerian Agama bersama Nahdlatul Ulama (NU) mengombinasikan hisab dengan pemantauan lapangan (rukyat) yang mengacu pada kriteria MABIMS.
Observatorium Bosscha ITB menegaskan bahwa secara astronomis, hilal mustahil terlihat pada Selasa, 17 Februari 2026. Saat matahari terbenam pada hari pelaksanaan Sidang Isbat tersebut, posisi bulan dipastikan masih berada di bawah ufuk atau horizon.
“Ketinggian bulan di seluruh wilayah Indonesia berkisar antara minus 1,5 hingga minus 3 derajat. Hal ini membuat pengamatan hilal tidak mungkin dilakukan karena bulan belum mengalami konjungsi yang cukup,” tulis keterangan resmi Bosscha, Kamis (12/2/2026).
Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) turut memperkuat temuan tersebut. BMKG mencatat ketinggian hilal pada 17 Februari hanya berada di rentang -2,41 hingga -0,93 derajat dengan elongasi yang sangat rendah, jauh di bawah syarat minimal MABIMS.
Kriteria MABIMS mensyaratkan ketinggian hilal minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat agar puasa bisa dimulai keesokan harinya. Karena syarat ini belum terpenuhi pada Selasa malam, maka bulan Syakban kemungkinan besar akan digenapkan (istikmal) menjadi 30 hari.
Peneliti Pusat Riset Antariksa BRIN, Thomas Djamaluddin, memprediksi awal Ramadan versi pemerintah akan jatuh pada 19 Februari. Namun, ia mencatat bahwa beberapa ormas mungkin tetap memulai pada 18 Februari jika merujuk pada kriteria global seperti kriteria Turki.
Meskipun Bosscha tidak melakukan pengamatan resmi untuk penentuan pada 17 Februari, tim astronom tetap akan melakukan dokumentasi ilmiah pada 18 Februari. Pada tanggal tersebut, posisi hilal diperkirakan sudah mencapai ketinggian 7,6 hingga 10 derajat.
Potensi perbedaan ini diharapkan tidak mengurangi kekhusyukan umat Islam dalam menyambut bulan suci. Pemerintah senantiasa mengimbau masyarakat untuk mengedepankan sikap saling menghormati atas pilihan metode yang diyakini oleh masing-masing organisasi keagamaan.
Keputusan resmi pemerintah baru akan diambil setelah mendengarkan laporan dari berbagai titik pemantauan hilal di seluruh Indonesia. Sidang Isbat yang dijadwalkan pada 17 Februari mendatang akan menjadi penentu akhir bagi kalender hijriah versi negara.
Fenomena perbedaan ini mencerminkan dinamika keilmuan astronomi Islam di tanah air. Integrasi antara data sains dari BMKG dan BRIN dengan kriteria fikih terus menjadi dasar bagi pemerintah dalam mengambil keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara syar'i dan ilmiah.
Melalui transparansi data astronomi ini, masyarakat diharapkan dapat memahami alasan teknis di balik perbedaan tanggal tersebut. Sosialisasi sejak dini dilakukan agar umat dapat mempersiapkan diri dengan baik tanpa adanya kebingungan di tingkat akar rumput.
Persiapan menjelang Ramadan 1447 H kini mulai terasa di berbagai daerah. Pengelola masjid dan lembaga zakat pun mulai menyesuaikan agenda kegiatan mereka dengan memperhatikan dua potensi tanggal mulainya puasa yang beredar di publik.
Sinergi antara ormas Islam dan pemerintah dalam menjaga ukhuwah Islamiyah menjadi kunci utama. Pengalaman tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sudah semakin dewasa dalam menyikapi keragaman penentuan awal bulan kamariah ini.
Kepastian awal Ramadan akan menjadi kabar yang paling dinanti oleh jutaan umat Muslim di nusantara. Hingga saat itu, data astronomi tetap menempatkan tanggal 19 Februari sebagai kandidat terkuat awal puasa bagi penganut metode rukyatul hilal.
Keberlanjutan pengamatan ilmiah oleh lembaga seperti Bosscha dan BMKG sangat penting untuk edukasi publik. Data-data tersebut memastikan bahwa penentuan waktu ibadah di Indonesia didasarkan pada ketelitian data yang dapat diuji secara terbuka oleh siapa saja. (*)
