MAKASSAR, Notif.News – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menyesuaikan alokasi Dana Kelurahan (Dakel) pada tahun anggaran 2027 memicu sorotan dari parlemen. Anggaran yang semula dipatok sebesar Rp500 juta per kelurahan pada 2026, direncanakan merosot menjadi Rp300 juta per kelurahan pada tahun depan.
Menanggapi kebijakan tersebut, Anggota Komisi A DPRD Makassar, Tri Sulkarnain Ahmad, menilai pemangkasan ini merupakan konsekuensi logis dari kebijakan efisiensi anggaran daerah. Namun, ia menegaskan bahwa polemik sebenarnya bukan terletak pada angka, melainkan pada efektivitas penyerapan di lapangan.
“Bukan persoalan pemotongannya atau nilainya, tapi bagaimana Dakel ini bisa berjalan. Biar juga dialokasikan Rp1 miliar kalau realisasinya 0 persen, ya percuma,” ujar Tri Sulkarnain saat memberikan keterangan, Senin (2/2/2026).
Legislator ini mengungkapkan fakta pahit bahwa pada tahun 2025, banyak kelurahan yang mencatatkan realisasi anggaran nol persen. Kondisi ini dinilai sangat memprihatinkan karena anggaran yang sudah disediakan justru tidak tersentuh dan gagal memberi manfaat bagi warga.
Tri menjelaskan, hambatan utama realisasi bukan pada ketiadaan program, melainkan pada carut-marutnya persoalan administratif. Salah satu kendala klasik yang terus berulang adalah kekosongan posisi bendahara di tingkat kelurahan yang membuat anggaran terkunci.
Selain masalah bendahara, kompetensi lurah juga menjadi sorotan tajam. Banyak lurah yang disebut belum memiliki sertifikasi kompetensi untuk menjalankan program dana kelurahan, sehingga timbul keraguan dalam mengeksekusi anggaran karena takut terjerat masalah hukum.
Oleh karena itu, DPRD mendorong Pemkot Makassar melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk melakukan monitoring menyeluruh. Pengisian jabatan strategis yang kosong di kelurahan harus segera diprioritaskan agar aliran dana ke masyarakat tidak tersumbat.
"BKD perlu memantau semua kelurahan, posisi pos jabatan apa saja yang kosong dan menghambat Dakel harus segera diisi. Fokuslah pada penguatan manajemen di level akar rumput," tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa anggaran sebesar apa pun tidak akan berdampak jika pelaksanaannya tersandera masalah teknis. Menurutnya, kegagalan realisasi di tahun-tahun sebelumnya harus menjadi pelajaran berharga bagi tim anggaran pemerintah kota.
Tri menilai, angka Rp300 juta sebenarnya masih sangat signifikan jika dikelola dengan maksimal. Dampak pembangunan di tingkat kelurahan akan jauh lebih terasa daripada anggaran besar yang hanya berakhir sebagai angka di atas kertas tanpa implementasi nyata.
Legislator ini meminta lurah tidak lagi mencari alasan administratif saat anggaran sudah tersedia. Pelayanan publik dan pembangunan sarana lingkungan melalui Dakel harus tetap menjadi prioritas utama meski terjadi pengurangan nilai bantuan.
Dengan penguatan sumber daya manusia dan tertib administrasi, diharapkan Dakel 2027 dapat berjalan lebih optimal. Transparansi dan akuntabilitas di tingkat kelurahan menjadi kunci utama agar anggaran yang terbatas ini benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat luas. (*)
