MAKASSAR, Notif.News – Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Ari Ashari Ilham, mengapresiasi langkah cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Makassar dalam mengantisipasi ancaman kekeringan. Mitigasi dilakukan melalui penggalangan program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.
Apresiasi tersebut disampaikan Ari usai menghadiri Apel Kesiapsiagaan Bencana Kekeringan di Anjungan MNEK, kawasan Center Point of Indonesia (CPI), Makassar, Selasa (14/7/2026).
Ari mengungkapkan, legislatif telah berkoordinasi intensif dengan Wali Kota Makassar guna merumuskan skema mitigasi darurat. Langkah pencegahan difokuskan pada kawasan perumahan yang rawan krisis air bersih.
Dalam skema penanganan tahun ini, BPBD Makassar sukses menggandeng sektor swasta. Program CSR diarahkan langsung pada pengadaan sarana penampungan air bersih di titik krusial.
“Tahun ini BPBD banyak berkoordinasi dengan perusahaan untuk mengarahkan CSR berupa bantuan tangki tandon di lokasi rawan bencana,” kata Ari saat ditemui usai apel kesiapsiagaan.
Sekretaris DPD NasDem Makassar ini menyebut langkah BPBD sebagai terobosan konkret. Penempatan tandon air di titik pemukiman dinilai sangat membantu pemenuhan kebutuhan dasar warga.
Selain penyediaan tandon stasioner, BPBD Makassar menyiagakan armada mobil tangki secara berkesinambungan. Unit ini bertugas mendistribusikan air bersih secara berkalibrasi ke area pemukiman padat.
“Pesan kami dari DPRD Makassar, maksimalkan seluruh potensi sumber daya yang ada untuk menekan dampak kekeringan di wilayah perkotaan,” tegas legislator Makassar tersebut.
Upaya mitigasi dampak musim kemarau diprediksi kian optimal berkat beroperasinya fasilitas intake baru milik Perumda Air Minum (PDAM) Makassar. Fasilitas ini siap mendongkrak jangkauan distribusi air.
Kehadiran intake baru ini menjadi angin segar bagi warga di area pinggiran. Fasilitas tersebut bertugas memasok cadangan air bersih ke wilayah yang selama ini minim jangkauan pipa.
“PDAM sudah memiliki intake baru untuk menopang wilayah yang sebelumnya sulit air. Kita optimis ketersediaan pasokan air bersih tetap terjaga,” ujar Ari dengan nada yakin.
Ari menambahkan, pemkot memiliki ruang diskresi anggaran melalui alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT). Dana cadangan ini siap dikucurkan jika status siaga kekeringan dinaikkan menjadi tanggap darurat.
Penggunaan skema BTT memiliki payung hukum yang kuat dan pernah diterapkan sebelumnya di Makassar. Alokasi ini dapat diserap secara cepat guna menjamin kelancaran penanganan bencana di lapangan.
Ia menegaskan Komisi D DPRD Makassar mendukung penuh seluruh upaya mitigasi yang diluncurkan pemkot. Asalkan seluruh pelaksanaan program tetap berjalan transparan dan sesuai regulasi.
“Selama perencanaannya sesuai aturan dan demi memaksimalkan pelayanan publik bagi warga Makassar, DPRD pasti memberikan dukungan penuh,” pungkas Ari menutup penjelasannya. (*)
