MAKASSAR, Notif.news – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memberikan peringatan keras kepada seluruh jajaran birokrasi dalam Forum Lintas Perangkat Daerah yang digelar Bappeda Makassar di Hotel Four Points, Kamis (12/2/2026). Di hadapan jajaran SKPD, camat, dan lurah, pria yang akrab disapa Appi ini menyoroti adanya indikasi praktik transaksional serta ego sektoral yang menghambat akselerasi pembangunan kota.
Appi menegaskan bahwa soliditas internal adalah harga mati sebelum menjalankan koordinasi lintas dinas. Ia secara blak-blakan menyinggung fenomena deep state birokrasi, di mana kelompok tertentu dalam sistem justru mampu mengubah arah kebijakan pimpinan demi kepentingan sepihak.
"Leadership kita diuji. Jangan membangun kerajaan sendiri di masing-masing dinas. Saya menemukan praktik transaksional dalam pengadaan barang dan jasa serta ego sektoral yang membuat program prioritas kalah bersaing dengan kepentingan tertentu," tegas Munafri.
Wali Kota juga menyoroti lambannya digitalisasi dan pengelolaan fasilitas seperti Makassar Creative Hub (MCH) yang belum maksimal. Sebagai langkah tegas, ia akan melibatkan organ non-pemerintahan untuk melakukan cross-check langsung di lapangan guna memastikan laporan yang masuk ke mejanya bukan sekadar "laporan manis".
Senada dengan itu, Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham mengingatkan agar seluruh SKPD bergerak dalam satu irama. Penyelarasan program dengan visi-misi pembangunan kota menjadi kunci agar target tahun 2026 tidak berjalan parsial atau sendiri-sendiri.
Sementara itu, Kepala Bappeda Makassar, Dahyal, mengungkapkan bahwa perencanaan tahun 2026 diperkuat dengan masuknya 2.181 usulan Musrenbang. Ribuan usulan tersebut mencakup 1.194 kegiatan lingkungan (Dakel) dan 987 usulan sektoral yang kini masuk tahap sinkronisasi.
Di sektor infrastruktur dan sosial, Dinas PU akan memfokuskan pemenuhan air bersih di Makassar Utara dan Timur, sementara Dinas Sosial mengusulkan penambahan tenaga pekerja sosial serta pengadaan perlengkapan jenazah yang kewenangannya akan dilimpahkan hingga tingkat kecamatan.
Dinas Pendidikan turut membawa program strategis berupa rehabilitasi sekolah dan pembagian baju gratis. Isu inklusi juga menjadi poin krusial dengan usulan pengaktifan Unit Layanan Disabilitas (ULD) serta penyediaan data Anak Tidak Sekolah (ATS) secara akurat.
Sektor kesehatan pun tak luput dari perhatian dengan rencana peningkatan layanan di Kepulauan Sangkarrang dan pelatihan bahasa isyarat bagi petugas Puskesmas. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemkot Makassar dalam menghadirkan pelayanan publik yang ramah disabilitas.
Terkait lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) merekomendasikan optimalisasi bank sampah dan edukasi pemilahan sampah dari sumbernya. Isu kebersihan ini menjadi atensi khusus Wali Kota yang mewajibkan program "Jumat Bersih" dilaksanakan secara rutin hingga tingkat RT.
Sektor ekonomi melalui Dinas Koperasi dan UKM serta Dinas Pariwisata mendorong transformasi digital dan pendaftaran HAKI bagi pelaku ekonomi kreatif. Penguatan destinasi wisata baru dan konektivitas udara juga menjadi agenda prioritas untuk mendongkrak daya saing daerah.
Dari sisi ketahanan pangan, Dinas Perikanan dan Pertanian mengusulkan penguatan urban farming di lorong-lorong serta bantuan sarana prasarana bagi nelayan di wilayah pesisir. Strategi ini diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi warga di akar rumput.
Di akhir forum, Munafri mengingatkan agar penetapan target pendapatan daerah (PAD) tidak disusun terlalu rendah hanya demi mengejar insentif. Integritas pengelolaan anggaran harus dijaga ketat agar setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Forum Lintas Perangkat Daerah ini diharapkan menjadi titik balik penguatan integritas birokrasi Makassar. Dengan sinkronisasi yang tajam, usulan pembangunan tahun 2026 diharapkan bukan sekadar dokumen perencanaan, melainkan solusi atas persoalan riil di tengah warga.
Akselerasi pembangunan Makassar menuju kota inklusif dan progresif kini bergantung pada keberanian para pimpinan SKPD untuk keluar dari zona nyaman. Komitmen transparansi dan kerja nyata menjadi fondasi utama dalam mewujudkan harapan seluruh masyarakat Kota Daeng. (*)
