MAKASSAR, Notif.News – Anggota Komisi A DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Hj. Nur Hasbiah Main, S.Sos., M.A.P., mengkritik tajam pengelolaan aset daerah yang dinilai belum optimal. Ia menyebut sejumlah fasilitas strategis milik Pemerintah Provinsi Sulsel, seperti gedung kediklatan BPSDM dan anjungan daerah di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), justru luput dari perhatian operasional.

Sorotan tersebut dilayangkan Nur Hasbiah dalam rapat kerja Komisi A bersama BPSDM Sulsel yang mengendapkan agenda evaluasi kinerja anggaran. Juru bicara Fraksi PKS ini menyayangkan sikap acuh pemerintah daerah yang belum menindaklanjuti rekomendasi legislatif terkait perbaikan sarana prasarana yang berpotensi mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Rekomendasi Komisi A pada LKPJ 2024 terkait pemeliharaan fasilitas penghasil PAD hingga saat ini belum terealisasi secara maksimal. Bahkan, beberapa poin krusial sudah kami suarakan berulang kali sejak periode keanggotaan dewan sebelumnya,” ujar Nur Hasbiah dengan nada kecewa.

Satu di antara sekian temuan yang paling menyita perhatian adalah rusaknya aset Pemprov Sulsel yang berlokasi di TMII Jakarta. Berdasarkan data yang dihimpun legislatif, cagar budaya sekaligus representasi promosi daerah tersebut tercatat tidak pernah mendapatkan alokasi anggaran pemeliharaan fisik sejak tahun 1978.

Minimnya komitmen pengawasan membuat kondisi bangunan di TMII kini mengalami kerusakan struktural yang cukup parah. Nur Hasbiah mendesak penanganan kedaruratan anggaran agar aset luar daerah tersebut tidak semakin hancur dan justru mencoreng citra budaya Sulawesi Selatan di tingkat nasional.

Di sisi lain, legislator perempuan ini juga memaparkan potensi ekonomi tinggi yang tertidur di lingkungan BPSDM Sulsel. Fasilitas gedung diklat yang memiliki kapasitas daya tampung skala besar sejatinya dapat dikomersialkan secara profesional sebagai sumber pendapatan daerah yang baru dan menjanjikan.

Lembaga kediklatan tersebut didorong aktif menjaring kemitraan pelaksanaan pelatihan, baik bagi instansi kementerian vertikal maupun pemerintah kabupaten/kota. Namun, skema bisnis daerah ini hanya bisa berjalan maksimal jika ditopang oleh perbaikan fasilitas penginapan dan kualitas ruang kelas yang representatif.

“Potensi PAD dari sektor kediklatan BPSDM ini sangat besar. Kuncinya sekarang ada pada kemauan politik pemprov untuk melakukan perbaikan sarana dan menerapkan sistem manajemen pengelolaan yang jauh lebih modern dan profesional,” jelasnya secara mendalam.

Rapat kerja triwulan ini diharapkan menjadi momentum evaluasi total bagi jajaran direksi BPSDM Sulsel dalam menyusun skala prioritas program. Optimalisasi fungsi dinilai mendesak agar lembaga tidak hanya menjadi beban belanja APBD, melainkan mampu mandiri sebagai mesin pencetak pundi-pundi rupiah bagi kas daerah. (*)