Makassar, Notif.news – Menteri Sosial (Mensos) Syaifullah Yusuf meminta aparat penegak hukum mengawasi ketat proses pengadaan laptop untuk siswa-siswi Sekolah Rakyat. Langkah ini diambil untuk memastikan program tersebut berjalan transparan, bebas dari praktik korupsi, dan sesuai prosedur yang berlaku.

"Pengadaan harus transparan, terbuka, tidak ada kongkalikong. Tidak boleh ada penyimpangan, dan harus sesuai prosedur dan ketentuan," ujar Syaifullah di Makassar, Sabtu (9/8/2025). Ia menekankan bahwa pengawasan ini penting untuk menjamin setiap laptop yang dibagikan benar-benar sampai ke tangan anak-anak yang berhak.

Permintaan Mensos ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginstruksikan agar setiap program pemerintah dilaksanakan dengan integritas tinggi. Syaifullah menegaskan bahwa program ini bertujuan membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu mendapatkan akses pendidikan digital yang layak.

Secara keseluruhan, program ini menargetkan pembagian laptop dan seragam kepada lebih dari 15.000 siswa Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia. Pembagian akan dilakukan secara bertahap sepanjang tahun 2025, menyasar semua jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP, hingga SMA.

Untuk tahap pertama yang dimulai bulan Agustus ini, sebanyak 9.700 siswa akan menerima perangkat tersebut. Sementara itu, 6.000 siswa lainnya akan menyusul pada tahap kedua. Setiap siswa akan mendapatkan satu unit laptop dengan spesifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran di masing-masing jenjang.

Syaifullah menjelaskan bahwa spesifikasi teknis perangkat diserahkan sepenuhnya kepada panitia pengadaan. Namun, pemilihan spesifikasi tetap berlandaskan pada kebutuhan riil siswa untuk mendukung proses belajar mengajar secara digital.

Program pengadaan laptop ini merupakan bagian dari dukungan fasilitas penunjang pembelajaran di Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif unggulan Presiden Prabowo. Program ini menyasar anak-anak dari kelompok rentan, termasuk mereka yang tinggal di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

Hingga saat ini, Sekolah Rakyat telah beroperasi di 70 titik di seluruh Indonesia, dari Sabang hingga Merauke. Targetnya, program ini akan menjangkau 159 titik hingga akhir tahun 2025. Dengan adanya fasilitas ini, diharapkan kesenjangan pendidikan digital dapat diminimalkan.

Syaifullah berharap program ini dapat menjadi katalisator bagi pemerataan pendidikan di Indonesia. Ia mengajak semua pihak, termasuk masyarakat, untuk ikut mengawasi jalannya program ini demi tercapainya tujuan mulia tersebut. (*)