Makassar (Notif.news) – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Terminal Daya, Senin (22/7/2025), untuk memetakan langkah strategis dalam menata ulang fungsinya. Wali Kota yang akrab disapa Appi ini melihat potensi besar Terminal Daya untuk dikembangkan menjadi simpul transportasi modern dan produktif, asalkan ada sinergi kewenangan antarinstansi.
Dalam kunjungannya, Appi menilai lokasi Terminal Daya sangat strategis dan memungkinkan untuk berfungsi penuh, mirip terminal modern di kota-kota lain. "Banyak terminal modern yang bisa kita jadikan contoh, tapi kita harus pahami bahwa tidak semua kewenangan ada di pemerintah kota,” ujar Appi, menekankan pentingnya kolaborasi.
Ia menyebut, Pemkot Makassar akan segera berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat. Tujuannya adalah untuk memastikan pengelolaan terminal dapat berjalan maksimal dan terintegrasi, terutama dalam mengatasi maraknya terminal bayangan. “Penegakan aturan harus dimaksimalkan. Tapi ini tidak bisa jalan sendiri. Harus ada keterlibatan semua pihak,” tegasnya.
Appi menekankan perlunya memaksimalkan fungsi terminal agar penumpang naik dan turun di dalam area resmi. Hal ini penting untuk menghidupkan ekosistem ekonomi di sekitarnya. "Supaya ekosistem ekonomi di sekitar terminal bisa tumbuh, UMKM bisa bergerak, dan transportasi bisa saling mendukung,” jelasnya.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Terminal Makassar Metro, Elber Maqbul Amin, menegaskan langkah pertama yang akan ditempuh adalah menertibkan Perusahaan Otobus (PO) yang selama ini melakukan bongkar-muat di luar terminal.
"Bongkar-muat harus di dalam terminal, baik yang datang maupun yang berangkat," katanya.
Elber mencontohkan, jika aktivitas bongkar-muat kembali ke dalam terminal, kios UMKM akan hidup dan pendapatan terminal akan meningkat.
Ia mengungkapkan, setiap malam hingga pagi, ada sekitar 2.000 hingga 3.000 penumpang yang melewati area terminal. Namun, karena bongkar-muat di luar, tidak ada aktivitas ekonomi di dalam. "Terminal sepi, ekonomi tidak bergerak,” tambahnya.
Salah satu kendala utama, menurut Elber, adalah regulasi yang masih berada di bawah kewenangan pemerintah pusat. "Kalau soal aturan dan perizinan itu ada di ranah balai. Kami hanya pelaksana di lapangan," terangnya. Karena itu, ia menyambut baik inisiatif Wali Kota untuk mencari titik temu.
Elber juga menyebut bahwa pendapatan harian terminal saat ini berkisar Rp8–9 juta. Namun, target dividen sebesar Rp300-400 juta per tahun belum tercapai karena pendapatan yang belum optimal.
Ia berharap adanya payung hukum, seperti Peraturan Wali Kota (Perwali), yang dapat membantu menata operasional PO agar kembali ke dalam terminal. Dengan begitu, terminal dapat berfungsi ideal, menjadi pusat transportasi terpadu, dan ekonomi di sekitarnya pun akan tumbuh. (*)
