Makassar (Notif.news) – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar tengah mematangkan rencana strategis jangka panjang untuk mengatasi permasalahan banjir yang kerap melanda sejumlah wilayah di kota ini. Salah satu opsi yang sedang dikaji secara serius adalah relokasi warga yang tinggal di kawasan rawan genangan air, seperti Blok 10 Antang dan Perumahan BTN Kodam 3.
Rencana relokasi ini diperkirakan akan melibatkan sekitar 400 rumah warga dan membutuhkan anggaran yang cukup besar, mencapai hingga Rp400 miliar. Menanggapi rencana ambisius ini, anggota Komisi D DPRD Kota Makassar, Muchlis Misbah, menyatakan dukungan penuh dari lembaga legislatif.
Muchlis Misbah bahkan mendorong Pemerintah Kota Makassar untuk segera merealisasikan program relokasi tersebut. Menurutnya, program ini memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu menyelamatkan banyak warga dari ancaman banjir yang berulang, terutama mengingat adanya kompensasi yang akan diberikan kepada warga yang direlokasi.
“Tujuan dari program relokasi ini sangat mulia sekali, yaitu untuk menyelamatkan banyak orang agar terhindar dari bencana banjir yang kerap terjadi. Apalagi, informasinya akan ada kompensasi yang diberikan kepada warga. Oleh karena itu, menurut pandangan saya, kita semua harus mendoakan dan mendukung penuh program ini agar dapat segera terwujud,” ujar Muchlis Misbah.
Lebih lanjut, Muchlis Misbah menilai bahwa dari perspektif sosial, program relokasi warga yang tinggal di wilayah rawan genangan air akan memberikan perlindungan nyata dan rasa aman bagi mereka. Selain itu, program ini juga membawa manfaat jangka panjang bagi Kota Makassar karena menawarkan solusi yang lebih konkret dan permanen untuk mengatasi persoalan banjir yang selama ini menjadi momok bagi sebagian warga.
Meskipun memberikan dukungan yang kuat terhadap rencana relokasi ini, Muchlis Misbah juga menyampaikan beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kota Makassar dalam proses pelaksanaannya. Salah satu catatan utama adalah bahwa lokasi relokasi yang dipilih harus lebih layak huni dari tempat tinggal warga sebelumnya dan idealnya tidak terlalu jauh dari sumber mata pencaharian utama mereka.
“Salah satu hal yang perlu dikaji dan diperhatikan secara seksama adalah lokasi relokasi. Idealnya, lokasi baru tersebut tidak terlalu jauh dari sumber mata pencaharian warga. Misalnya, jika mata pencaharian sebagian besar warga adalah sebagai petani atau nelayan, lokasi relokasi jangan terlalu jauh dari lahan pertanian atau area perikanan. Namun, jika sebagian besar warga bekerja sebagai pegawai, faktor lokasi mungkin tidak menjadi isu utama, tetapi tetap perlu dipertimbangkan aspek kenyamanan dan aksesibilitas,” ujarnya.
Walaupun masih terdapat sejumlah aspek yang perlu mendapatkan perhatian dan kajian lebih lanjut, legislator dari Partai Hanura ini tetap memberikan dukungan penuh terhadap rencana relokasi warga terdampak banjir. Baginya, selama program yang diinisiasi oleh pemerintah bertujuan untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat, ia siap memberikan dorongan agar rencana tersebut dapat terlaksana secara optimal dan memberikan manfaat yang maksimal bagi warga Kota Makassar.
Muchlis Misbah juga menyarankan agar wilayah relokasi yang baru nantinya dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang yang memadai, termasuk kemungkinan pembangunan fasilitas pendidikan seperti sekolah, terutama jika terdapat banyak keluarga dengan usia sekolah yang akan direlokasi.
“Dan mungkin bisa juga dipertimbangkan pembangunan fasilitas pendidikan seperti sekolah di wilayah relokasi, jika memang ada kebutuhan yang signifikan. Namun, inti dari semuanya adalah bahwa program relokasi ini menurut saya adalah langkah yang sangat mulia karena menawarkan solusi konkret untuk mengatasi permasalahan banjir yang kerap terjadi di Kecamatan Manggala dan wilayah sekitarnya,” pungkas Muchlis Misbah. (*)
