MAKASSAR, Notif.News – Komisi A DPRD Kota Makassar menggelar rapat kerja bersama seluruh camat se-Kota Makassar, Senin (23/2/2026). Pertemuan ini membahas isu strategis mulai dari penataan Pedagang Kaki Lima (PKL), ketertiban umum, hingga pengelolaan sampah di tingkat kecamatan.

Ketua Komisi A, Andi Pahlevi, menekankan dukungan terhadap penertiban PKL, namun harus dibarengi dengan solusi nyata bagi pelaku UMKM. "Tertibkan, tapi jangan dimatikan. Harus ada ruang agar usaha mereka tetap berjalan," ujarnya.

Selain isu PKL, Pahlevi mengingatkan para camat untuk menjaga kesinambungan program pemerintah. Ia menegaskan agar setiap kebijakan tidak terputus di tengah jalan hanya karena alasan pergantian masa jabatan.

Anggota Komisi A, Apiaty Amin Syam, menyoroti kompleksitas tugas camat. Ia meminta camat lebih mengenal wilayah hingga level kelurahan, terutama dalam menekan praktik keributan dan penjualan miras ilegal.

"Camat harus benar-benar memahami kondisi di kelurahan. Banyak wilayah yang butuh perhatian serius terkait ketertiban umum," tegas Apiaty.

Terkait sarana, Komisi A mendorong pelimpahan wewenang pengelolaan armada sampah ke kecamatan agar perbaikan kerusakan dapat dilakukan lebih cepat.

Setiap lurah juga didorong mengaktifkan bank sampah sebagai upaya pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat. "Kalau lurah mampu mengelola bank sampah, itu nilai plus," imbuhnya.

Anggota Komisi A lainnya, Tri Sulkarnain Ahmad, menyoroti pentingnya komunikasi persuasif dalam setiap kebijakan.

Menurutnya, penertiban yang baik bisa memicu konflik jika penyampaiannya kurang tepat. Camat diminta lebih luwes saat berinteraksi dengan warga.

"Camat harus mampu menerjemahkan keinginan Wali Kota dengan cara persuasif agar tidak ada kesalahpahaman atau konflik," kata Tri.

Rapat ini menjadi momentum penguatan sinergi antara pemerintah kecamatan dan DPRD demi pelayanan warga yang lebih optimal. (*)