MAKASSAR (Notif.news) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan kembali menyoroti ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025. Kelangkaan BBM, terutama solar, menjadi topik utama dalam rapat kerja yang digelar oleh Komisi D DPRD Sulsel bersama PT Pertamina, Dinas Perhubungan Sulsel, Dinas Perhubungan Kota Makassar, dan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulsel, pada Senin (30/12/2024).
Anggota DPRD Sulsel, Hj. Asni, mengungkapkan keluhan masyarakat terkait distribusi BBM yang tidak merata, terutama di wilayah Luwu Raya. Dia menanyakan apakah benar terdapat pembatasan kuota atau faktor lain yang menghambat kelancaran distribusi solar di daerah tersebut. “Masalah ketersediaan BBM, khususnya solar, menjadi keluhan masyarakat di Luwu Raya. Apakah benar ada pembatasan kuota atau faktor lain yang menyebabkan distribusi tidak lancar?” ujar Hj. Asni.
Hj. Asni juga mengusulkan alternatif solusi untuk mendukung distribusi BBM di Luwu Raya, terutama jika transportasi darat mengalami kendala akibat pembatasan muatan truk. Dia menyarankan agar jalur laut, seperti Pelabuhan Palopo, digunakan untuk mendistribusikan BBM ke wilayah tersebut.
Selain itu, Anggota Komisi D lainnya, Muhammad Sadar, meminta PT Pertamina Marketing Operation Region (MOR) VII Sulawesi untuk memastikan stok BBM aman, guna menghindari antrean panjang di SPBU selama periode Nataru. "Antrean panjang di SPBU sangat berbahaya bagi pengguna jalan. Kami berharap Pertamina memberikan solusi, terutama bagi pengemudi yang belum memiliki barcode untuk mengakses BBM subsidi,” ungkap Sadar, yang juga Ketua Fraksi NasDem DPRD Sulsel.
Sadar juga menyoroti permasalahan truk Over Dimension dan Over Load (ODOL) yang masih marak beroperasi, menyebabkan kerusakan jalan dan meningkatkan potensi kecelakaan. Ia meminta Balai Pengelola Transportasi Darat Sulsel untuk lebih memperketat pengawasan terhadap truk ODOL, terutama selama periode Nataru, yang diprediksi akan meningkatkan volume transportasi.
“Kendaraan ODOL membawa beban yang melebihi kapasitas jalan, sehingga mempercepat kerusakan infrastruktur dan membahayakan pengguna jalan,” tegas Sadar.
Sales Area Manager Retail Sulsel dan Barat, Rainier Axel Siegfried Parlindungan Gultom, memberikan penjelasan terkait pembatasan kuota BBM yang berlaku di setiap SPBU. Menurutnya, kuota distribusi BBM telah ditentukan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), dan kuota ini bervariasi tergantung pada jenis bahan bakar serta alokasi yang ditetapkan untuk masing-masing wilayah.
“Tugas kami adalah memastikan distribusi BBM sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan hingga akhir tahun. Over kuota dapat menjadi beban bagi Pertamina,” jelas Rainier, yang turut menegaskan bahwa pihaknya akan berusaha keras untuk memastikan kelancaran distribusi BBM ke seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk Luwu Raya, meskipun terdapat tantangan dalam hal logistik dan regulasi.
Menurut Rainier, distribusi BBM tidak hanya bergantung pada ketersediaan pasokan, tetapi juga pada pengaturan yang cermat mengenai kuota dan alokasi yang telah ditetapkan oleh BPH Migas. Sebagai upaya untuk menghindari terjadinya kelangkaan atau kekurangan pasokan, Pertamina akan mengatur distribusi dengan cermat sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.
Sementara itu, terkait kelangkaan solar di beberapa daerah, Rainier menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan lembaga pengatur, guna memastikan pasokan BBM tetap tercukupi menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Ia berharap distribusi yang lancar dapat mengurangi antrean panjang yang biasa terjadi di SPBU selama periode liburan panjang.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perhubungan Sulsel, Irvan, menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya untuk memantau dan mengelola distribusi BBM di wilayah Sulawesi Selatan. Ia juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak membeli BBM dalam jumlah berlebihan yang dapat menyebabkan kelangkaan di beberapa titik. "Kami mengimbau masyarakat untuk membeli BBM sesuai kebutuhan, agar tidak menambah antrean di SPBU,” imbaunya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar, Nursyamsi, mengungkapkan bahwa pihaknya akan melakukan pengawasan lebih ketat terhadap aktivitas transportasi dan distribusi BBM di Kota Makassar. Ia memastikan bahwa meskipun ada pembatasan kuota, distribusi BBM ke Makassar tetap akan diupayakan agar tidak ada kekurangan pasokan selama Nataru.
Rapat kerja yang digelar di DPRD Sulsel ini menunjukkan komitmen semua pihak untuk memastikan kelancaran distribusi BBM menjelang liburan panjang Nataru. Dengan adanya koordinasi yang intens antara DPRD, PT Pertamina, dan dinas terkait, diharapkan masalah kelangkaan BBM di beberapa wilayah, khususnya Luwu Raya, dapat segera teratasi, dan antrean panjang di SPBU dapat dihindari. (*)
