MAKASSAR, Notif.News – Kasus dugaan kelalaian medis yang menimpa bayi berusia 9 bulan berinisial ASA di RSIA Paramount Makassar memicu reaksi keras dari legislatif. Komisi D DPRD Makassar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Senin (2/3/2026) guna mengklarifikasi insiden pembengkakan serius pada tangan pasien pascapemasangan infus.
Pertemuan tersebut menghadirkan pihak keluarga, manajemen RSIA Paramount, serta Dinas Kesehatan Kota Makassar. Ketua Komisi D, Ari Ashari Ilham, menegaskan bahwa pemanggilan ini merupakan respons cepat atas aduan masyarakat terkait dugaan malpraktik yang sempat viral di media sosial.
Dalam forum tersebut, pihak rumah sakit mengeklaim telah berupaya menghubungi keluarga pasien sebanyak dua kali untuk penanganan lanjutan. Namun, pihak keluarga memilih berpindah ke fasilitas kesehatan lain karena merasa penanganan sebelumnya tidak sesuai harapan.
Ari Ashari menjelaskan bahwa secara medis, pemasangan infus pada bayi memang memiliki risiko tinggi karena gerakan yang tidak terukur. Meski demikian, ia menekankan bahwa penjelasan detail dan rencana penanganan yang transparan dari pihak rumah sakit sangat krusial bagi kepercayaan keluarga pasien.
Komisi D memberikan catatan serius agar Dinas Kesehatan meningkatkan fungsi pengawasan secara berkala. Hal ini penting untuk menjamin mutu layanan kesehatan di seluruh rumah sakit di Makassar agar insiden serupa tidak terulang kembali di masa depan.
Legislator ini juga mendorong manajemen rumah sakit untuk melakukan peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi seluruh tenaga medis, terutama perawat. Kompetensi yang maksimal dinilai sebagai kunci utama dalam meminimalkan potensi kesalahan prosedur dalam perawatan pasien.
Dinas Kesehatan diminta bersikap tegas dengan memberikan teguran keras jika ditemukan bukti adanya kelalaian prosedur. Pengawasan ketat diharapkan mampu memberikan efek jera sekaligus perlindungan bagi hak-hak pasien di Kota Makassar.
Sebelum RDP berlangsung, manajemen RSIA Paramount dilaporkan telah melakukan klarifikasi internal dan memberikan teguran kepada staf yang bersangkutan. Langkah internal ini diapresiasi, namun evaluasi secara sistemik tetap harus dilakukan oleh otoritas kesehatan terkait.
Terkait desakan sidak, Ari memastikan dewan akan melakukan pengawasan mendadak secara rahasia ke berbagai fasilitas kesehatan. Langkah ini diambil guna melihat kondisi nyata pelayanan di lapangan tanpa adanya persiapan khusus dari pihak rumah sakit.
Keselamatan pasien merupakan prioritas utama yang tidak dapat ditoleransi. DPRD Makassar berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas, guna memastikan transparansi serta keadilan bagi pihak keluarga korban yang terdampak.
Melalui koordinasi intensif, diharapkan terjadi perbaikan sistematis dalam manajemen risiko di rumah sakit. Sinergi antara pemerintah, legislatif, dan penyelenggara layanan kesehatan menjadi fondasi dalam mewujudkan sistem kesehatan yang aman bagi seluruh warga. (*)
