JAKARTA, Notif.News– Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Andi Yuslim Patawari (AYP), mengapresiasi langkah tegas Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang menerjunkan praja IPDN ke Kabupaten Aceh Tamiang. Langkah ini dinilai strategis dalam mempercepat pemulihan tata kelola pemerintahan daerah pascabencana hidrometeorologi yang melanda wilayah tersebut.
AYP memandang penugasan ini sebagai misi kemanusiaan yang tepat sasaran karena melibatkan sumber daya manusia dengan bekal keilmuan pemerintahan yang relevan. Kehadiran para praja diharapkan mampu mengisi celah administratif dan operasional di lapangan agar pelayanan publik tetap berjalan optimal meski di tengah situasi darurat.
“Penugasan praja IPDN adalah bentuk kepedulian negara yang nyata. Mereka mendapatkan ruang untuk mengaplikasikan ilmu pendidikan mereka sekaligus membantu masyarakat yang sedang kesulitan,” ujar AYP dalam keterangannya di Makassar, Senin (12/1/2026).
Lebih lanjut, AYP mendorong agar semangat kerelawanan ini diperluas ke sektor ASN di lingkup dinas terkait. Ia menyarankan agar aparatur negara turut terjun langsung sebagai relawan guna memastikan proses pemulihan infrastruktur sosial dan pemerintahan di Aceh dapat berjalan lebih masif.
Ia juga berharap sekolah-sekolah kedinasan lainnya dapat mengikuti jejak IPDN dengan mengerahkan siswanya sesuai disiplin ilmu masing-masing. Sinergi antar-institusi pendidikan kedinasan dinilai akan memperkuat daya tahan daerah dalam menghadapi dampak bencana besar di berbagai wilayah Indonesia.
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian melepas keberangkatan praja pilihan tersebut melalui Bandara Soekarno-Hatta. Mendagri menekankan bahwa tugas ini adalah kehormatan besar, di mana para praja akan diuji secara langsung melalui praktik penanganan persoalan pemerintahan yang kompleks di lapangan.
Tito berpesan agar para praja menjaga integritas dan nama baik institusi selama bertugas di Aceh Tamiang. Pengalaman mendampingi pemerintah daerah pascabencana merupakan kesempatan langka yang akan membentuk karakter kepemimpinan mereka sebagai calon aparatur sipil negara di masa depan.
Upaya kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah ini diharapkan menjadi model penanganan krisis yang efektif. Dengan dukungan tenaga muda yang terampil, Aceh Tamiang optimis dapat segera bangkit dan menata kembali sistem birokrasi yang terdampak demi kesejahteraan masyarakat luas. (*)
