NASIONAL

Fedi Nuril Pertanyakan Kelayakan Anggaran Rp10 Ribu untuk Makanan Bergizi Anak dan Ibu Hamil

JAKARTA (Notif.news) - Aktor Fedi Nuril baru-baru ini menyuarakan keprihatinannya terkait anggaran yang dialokasikan untuk penyediaan makanan bergizi bagi anak-anak dan ibu hamil, yang hanya sebesar Rp10 ribu per porsi. Fedi, melalui akun media sosial X (sebelumnya Twitter), mempertanyakan apakah jumlah tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi harian mereka.

Dalam unggahannya pada 2 Desember 2024, Fedi menyampaikan, “Kepada para ahli gizi di X, apakah Rp10 ribu memang memungkinkan untuk menyediakan satu porsi makanan bergizi lengkap untuk anak dan ibu hamil?” Pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh pemerintah dengan alokasi anggaran Rp10 ribu per porsi makanan sehat bagi kelompok rentan. Program ini bertujuan untuk menurunkan angka stunting di Indonesia, yang masih menjadi salah satu tantangan kesehatan utama di berbagai daerah.

Namun, sejumlah pihak, termasuk Fedi, meragukan efektivitas program ini, mengingat anggaran yang dianggap terlalu kecil untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian. Sebagaimana diketahui, kebutuhan gizi anak-anak dan ibu hamil meliputi beragam komponen penting, seperti protein, karbohidrat, vitamin, dan mineral, yang harus tercukupi dalam jumlah yang cukup. Oleh karena itu, pengalokasian anggaran yang terbatas dapat menimbulkan kekhawatiran bahwa tujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat kelompok rentan mungkin sulit tercapai.

Kenaikan harga bahan makanan, seperti telur, sayuran, susu, dan daging, semakin memperburuk pertanyaan tentang kelayakan anggaran tersebut. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), harga bahan pangan di Indonesia mengalami kenaikan yang signifikan sepanjang tahun 2024. Misalnya, harga telur ayam yang mencapai Rp30 ribu per kilogram pada akhir tahun 2024, serta harga daging sapi yang menyentuh Rp120 ribu per kilogram, menambah tantangan dalam menyediakan makanan bergizi dengan anggaran terbatas.

Sebelumnya, dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengumumkan penetapan anggaran Program MBG sebesar Rp10 ribu per anak per hari. Keputusan tersebut merupakan hasil dari penyesuaian anggaran yang mempertimbangkan kemampuan fiskal negara. Sebelumnya, pemerintah mengusulkan anggaran yang lebih tinggi, yaitu Rp15 ribu per anak per hari, namun angka tersebut akhirnya direvisi menjadi Rp10 ribu setelah mempertimbangkan kondisi perekonomian.

Dalam konferensi pers yang diadakan di Kantor Presiden, Prabowo menjelaskan bahwa penyesuaian anggaran ini dilakukan untuk mengakomodasi kemampuan fiskal negara yang terbatas. "Program makan bergizi ini nanti rata-rata minimumnya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil, itu Rp10 ribu rupiah per hari," ujarnya. Ia menambahkan bahwa kebijakan ini diharapkan dapat membantu keluarga menengah ke bawah, yang rata-rata memiliki tiga hingga empat anak, dengan total bantuan senilai Rp30 ribu hingga Rp40 ribu per hari. Artinya, setiap keluarga dapat menerima sekitar Rp2,7 juta per bulan dari program ini.

Program MBG ini, yang menjadi salah satu janji kampanye pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024, bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan fokus pada pemenuhan gizi anak-anak dan ibu hamil. Pemerintah berencana menyediakan makanan bergizi untuk 82,9 juta anak setiap hari, dengan total anggaran yang diperkirakan mencapai Rp400 triliun per tahun.

Namun, meskipun tujuan mulia dari program ini jelas, sejumlah pihak mempertanyakan apakah anggaran yang terbatas dapat mencapainya secara efektif. Menurut beberapa ahli gizi, meskipun mungkin ada cara untuk mengoptimalkan anggaran dengan memilih bahan pangan yang lebih murah namun bergizi, tantangan terbesar terletak pada distribusi yang tepat sasaran dan keberlanjutan program tersebut. Dengan demikian, meskipun program ini memiliki potensi untuk membantu mengurangi angka stunting, keberhasilannya akan sangat bergantung pada implementasi yang efisien dan transparansi dalam pengelolaan anggaran.

Di sisi lain, Prabowo mengungkapkan bahwa kebijakan ini juga dirancang untuk mendukung lapisan masyarakat paling bawah, termasuk buruh. "Kalau ini semua digabungkan dengan bantuan sosial lainnya, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), saya kira upaya pemerintah untuk mengamankan seluruh lapisan masyarakat, termasuk buruh, sudah sangat maksimal," katanya.

Pemerintah berharap bahwa melalui Program MBG, yang juga menjadi bagian dari visi mereka untuk mengurangi kemiskinan dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat, angka stunting di Indonesia dapat menurun secara signifikan. Meskipun ada tantangan dalam mengalokasikan anggaran yang memadai untuk program ini, langkah-langkah lanjutan, seperti pengawasan yang ketat dan penyesuaian lebih lanjut terhadap anggaran, dipandang sebagai hal yang krusial untuk memastikan keberhasilan program tersebut.