LONDON, Notif.News – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menunjukkan komitmen kuatnya terhadap penataan lingkungan dengan menggelar rapat terbatas (ratas) secara daring dari London, Inggris, Senin (19/1/2026). Meski sedang dalam kunjungan kerja luar negeri, Presiden tetap mengawal langsung evaluasi penertiban kawasan hutan nasional.
Rapat strategis melalui video conference ini melibatkan jajaran utama Kabinet Merah Putih di Jakarta. Koordinasi lintas sektoral ini memastikan program prioritas pemerintah tetap berjalan tanpa hambatan jarak, guna menjaga momentum pembenahan tata kelola sumber daya alam Indonesia.
Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, mengungkapkan bahwa agenda ini diikuti oleh sejumlah pejabat tinggi. Di antaranya Jaksa Agung, Menteri Pertahanan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Menteri Hukum, Mensesneg, hingga Kepala BPKP yang berada di Tanah Air.
Di London, Presiden Prabowo didampingi oleh menteri-menteri strategis yang ikut dalam delegasi kenegaraan. Tampak hadir Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, serta Seskab Teddy yang mendampingi jalannya komunikasi jarak jauh tersebut.
Fokus utama pembahasan tertuju pada kinerja Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan. Satgas ini merupakan unit khusus yang dibentuk Presiden Prabowo sejak Januari 2025, tak lama setelah ia dilantik, untuk menindak pelanggaran di sektor kehutanan.
“Rapat membahas perkembangan Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang sudah bekerja sejak awal masa kepemimpinan Presiden,” jelas Seskab Teddy melalui keterangan tertulis resminya terkait jalannya ratas tersebut.
Langkah evaluasi dari luar negeri ini menegaskan bahwa penertiban hutan adalah agenda darurat yang tidak bisa ditunda. Presiden ingin memastikan kepastian hukum di kawasan hutan nasional benar-benar ditegakkan untuk menghindari kerugian negara yang lebih besar.
Pembenahan tata kelola lingkungan kini menjadi fokus utama pemerintah dalam upaya memperbaiki ekosistem investasi dan keberlanjutan alam. Penertiban ini menyasar aktivitas ilegal yang selama ini merusak fungsi hutan sebagai paru-paru dunia dan aset strategis bangsa.
Pemerintah juga menargetkan penataan kembali aset negara di sektor kehutanan agar dapat dikelola secara transparan. Hal ini penting untuk mendukung swasembada pangan dan energi yang menjadi visi besar pemerintahan Prabowo-Gibran dalam jangka panjang.
Komitmen ini sekaligus memberikan sinyal kuat bagi para pelaku usaha di sektor kehutanan untuk patuh pada regulasi. Sinergi antara Kementerian Kehutanan dan Jaksa Agung diharapkan mampu memberikan efek jera terhadap para perambah hutan ilegal.
Koordinasi antara Jakarta dan London ini membuktikan bahwa teknologi menjadi kunci efektivitas kerja kabinet. Presiden tetap memegang kendali penuh atas isu-isu krusial di dalam negeri meskipun sedang menjalankan misi diplomasi di tingkat internasional.
Hasil dari ratas ini nantinya akan ditindaklanjuti secara teknis oleh kementerian terkait dalam bentuk langkah hukum dan administratif di lapangan. Evaluasi rutin akan terus dilakukan untuk memantau kemajuan target pembersihan kawasan hutan dari klaim pihak tidak bertanggung jawab.
Rapat tersebut ditutup dengan penekanan pada keberlanjutan program penertiban sebagai landasan pembangunan Indonesia yang berkarakter lingkungan. Komitmen ini diharapkan mampu meningkatkan citra Indonesia di mata dunia terkait keseriusan dalam menjaga kelestarian hutan tropis. (*)
