Makassar (Notif.news) – Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak di 24 kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan (Sulsel) pada awal tahun 2025 mendapat apresiasi dari Badan Pangan Nasional (Bapanas). Kegiatan ini menjadi yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada tahun ini, yang diluncurkan oleh Penjabat Gubernur Sulsel, Prof. Fadjry Djufry, pada Selasa, 14 Januari 2025, di pelataran Kantor Dinas Ketahanan Pangan Sulsel, Makassar.
Apresiasi dari Bapanas
Ketua Tim Pokja Stabilisasi Pasokan Pangan Bapanas, Yudhi Harsatriadi Sandyatma, menyampaikan bahwa Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar di Sulsel merupakan yang pertama dilakukan di Indonesia pada 2025. Menurutnya, kegiatan ini penting untuk menjaga stabilitas harga pangan, serta mengendalikan inflasi di masyarakat.
"Kegiatan Gerakan Pangan Murah ini memang pertama kali di seluruh Indonesia (di tahun 2025). Kami mengapresiasi apa yang sudah dilakukan teman-teman di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan," kata Yudhi.
Selain itu, Yudhi menyoroti bahwa Sulsel merupakan salah satu provinsi terbaik di Indonesia dalam pelaksanaan GPM. Pada tahun 2024, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulsel menerima penghargaan dari Bapanas sebagai penyelenggara GPM Inovasi Terbaik di Indonesia.
Sulsel Pionir dalam GPM
Yudhi berharap, setelah suksesnya GPM di Sulsel, provinsi ini dapat menjadi pionir bagi provinsi lain di Indonesia dalam menggelar kegiatan serupa pada tahun 2025. Apalagi, dalam waktu dekat, masyarakat akan menghadapi bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, yang biasanya berpotensi menyebabkan lonjakan harga pangan.
"Sulawesi Selatan adalah salah satu provinsi yang terbaik. Tahun lalu kami berikan penghargaan sebagai GPM Inovasi Terbaik di seluruh Indonesia, dan di Sulawesi Selatan adalah nomor satu di Indonesia," ungkapnya.
Tingkatkan Jangkauan GPM di Seluruh Indonesia
Yudhi menambahkan bahwa pada tahun 2024, GPM telah dilaksanakan sebanyak 9.547 kali di 38 provinsi dan 480 kabupaten/kota. Oleh karena itu, Bapanas mendorong agar seluruh provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia dapat melaksanakan kegiatan serupa, dengan fokus pada kabupaten/kota yang menjadi barometer inflasi, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sekitar 150.
"Kita dorong untuk semua kabupaten/kota di 514 kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan ini. Tahun lalu, kita sudah melaksanakan di 480 kabupaten/kota," ujar Yudhi.
Kios Pangan untuk Stabilitas Harga
Sebagai bagian dari upaya stabilisasi harga pangan dan pengendalian inflasi, Bapanas juga meluncurkan program Kios Pangan, yaitu outlet yang menjual sembilan bahan pokok dengan harga yang lebih murah. Kios Pangan berada di pemukiman-pemukiman masyarakat dan bekerja sama dengan produsen atau distributor untuk memangkas rantai pasokan.
"Outlet pangan yang ada di pemukiman-pemukiman masyarakat, seperti rumah pangan milik Bulog, Toko Pengendali Inflasi, dan toko kelontong yang bekerja sama dengan masyarakat, adalah bagian dari kios pangan yang menjual sembilan bahan pangan pokok dengan harga lebih murah," jelas Yudhi.
Prestasi Sulsel dalam GPM
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulsel, Andi Muhammad Arsjad, mengungkapkan bahwa pelaksanaan GPM awal tahun 2025 mendapat apresiasi dari Bapanas dan menjadi prestasi bagi pemerintah provinsi. GPM ini dianggap sebagai langkah nyata dalam memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat.
"Tentu tradisi prestasi ini kita akan pertahankan, tidak hanya untuk Sulawesi Selatan, tapi juga untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan. GPM ini bagian dari upaya kita untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan," ujar Andi.
Motivasi untuk Kabupaten/Kota di Sulsel
Andi juga berharap bahwa kegiatan ini dapat memotivasi seluruh pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan untuk melaksanakan GPM serupa dan menjaga ritme kerja dalam upaya pengendalian inflasi. Pada 2024, GPM di Sulsel tercatat telah dilaksanakan sebanyak 622 kali, yang menjadi yang terbaik dalam sejarah.
"Kegiatan ini tentu memotivasi teman-teman di kabupaten/kota untuk melaksanakan GPM dan menjaga ritme kerja kita. Tahun lalu, kita sudah melakukan GPM sebanyak 622 kali dan ini adalah GPM terbaik yang pernah kita lakukan," katanya.
Harga Pangan Lebih Terjangkau
Dalam pelaksanaan GPM, harga bahan pangan dijual dengan selisih yang cukup signifikan dibandingkan harga pasar, dengan pengurangan harga mencapai antara seribu hingga lima ribu rupiah. Hal ini menjadikan GPM sebagai salah satu strategi efektif dalam mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat.
Menjaga Ketersediaan Pangan
Andi Arsjad juga menegaskan bahwa pelaksanaan GPM dan upaya stabilisasi harga pangan adalah komitmen pemerintah dalam memastikan ketersediaan pangan yang aman dan terjangkau bagi masyarakat, terutama menjelang perayaan besar seperti Ramadhan dan Idul Fitri.
Dengan adanya GPM, pemerintah berharap dapat menjaga keseimbangan harga pangan di pasar dan memastikan masyarakat tetap dapat mengakses kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau.
GPM sebagai Program Berkelanjutan
Program GPM yang telah terbukti efektif ini diharapkan akan menjadi program berkelanjutan yang dapat terus dilaksanakan di masa mendatang. Melalui gerakan ini, diharapkan dapat tercipta ketahanan pangan yang lebih baik dan masyarakat lebih terlindungi dari fluktuasi harga pangan yang sering terjadi.
Dukungan Bapanas untuk Pengendalian Inflasi
Bapanas akan terus mendorong program-program pengendalian inflasi lainnya, seperti Kios Pangan, serta memperluas jangkauan GPM di seluruh kabupaten/kota. Semua langkah ini bertujuan untuk menjaga kestabilan harga pangan dan mengurangi dampak inflasi terhadap masyarakat.
Sebagai langkah awal, keberhasilan pelaksanaan GPM di Sulsel ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang lebih luas bagi masyarakat di seluruh Indonesia, terutama dalam menjaga daya beli masyarakat yang rentan terhadap kenaikan harga pangan. (*)
