MAKASSAR, NOTIF.NEWS – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Hj. Umiyati, S.Kom., melanjutkan rangkaian kegiatan Reses Masa Sidang Ketiga Tahun Sidang 2024/2025. Titik ketiga reses kali ini digelar di Jl. Angkasa 1 No. 15, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, pada Jumat, 20 Juni 2025, pukul 09.30 WITA.
Seperti di titik-titik sebelumnya, kehadiran Hj. Umiyati di lokasi disambut antusias oleh warga. Mereka berbondong-bondong datang untuk menyampaikan berbagai keluhan, masukan, dan harapan langsung kepada wakil rakyatnya. Forum reses ini menjadi medium efektif bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi mereka secara langsung ke telinga pembuat kebijakan.
Suasana dialog berlangsung interaktif dan konstruktif, dengan Hj. Umiyati yang sigap mencatat setiap poin penting yang disampaikan. Ia membuka sesi dengan mengajak warga untuk tidak ragu menyampaikan aspirasi mereka, demi terwujudnya pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.
Salah satu aspirasi krusial yang mencuat dalam pertemuan ini adalah terkait permasalahan kemacetan lalu lintas. Warga menyoroti kondisi Jl. H. Kalla yang seringkali mengalami kemacetan parah, terutama pada jam-jam sibuk. Mereka berharap perbaikan jalan tersebut dapat diprioritaskan demi kelancaran mobilitas.
"Di Jl. H. Kalla itu sering sekali macet, Bu. Kalau bisa, perbaikannya diprioritaskan supaya lalu lintas bisa lancar dan kami tidak terlalu lama terjebak macet," ujar salah seorang warga mewakili keluhan banyak pengguna jalan.
Kemacetan di Jl. H. Kalla memang sudah menjadi pemandangan sehari-hari, menyebabkan kerugian waktu dan energi bagi pengendara. Aspirasi ini menunjukkan kebutuhan mendesak akan penataan lalu lintas dan perbaikan infrastruktur jalan di kawasan tersebut.
Menanggapi keluhan ini, Hj. Umiyati mengakui bahwa kemacetan adalah salah satu isu perkotaan yang kompleks. Ia berjanji akan membawa aspirasi ini dalam rapat kerja komisi terkait dan berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum serta Dinas Perhubungan Kota Makassar untuk mencari solusi terbaik, termasuk kemungkinan pelebaran jalan atau pengaturan lalu lintas yang lebih efektif.
Selain itu, masalah drainase juga kembali menjadi sorotan. Ibu Murni menyampaikan aspirasi terkait perbaikan drainase di Jl. Angkasa 1, tepatnya di belakang pasar. Menurutnya, area tersebut sering kali dilanda banjir saat hujan deras.
"Di Jl. Angkasa 1, di belakang pasar itu, kalau hujan deras pasti banjir, Bu. Drainasenya sudah tidak berfungsi maksimal. Tolong dibantu perbaikannya supaya kami tidak kebanjiran lagi," pinta Ibu Murni dengan nada prihatin.
Kondisi drainase yang buruk tidak hanya menyebabkan banjir lokal, tetapi juga dapat memicu masalah sanitasi dan kesehatan lingkungan. Aspirasi ini menggarisbawahi pentingnya infrastruktur drainase yang memadai untuk kenyamanan dan kesehatan warga.
Hj. Umiyati merespons dengan menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan perbaikan drainase di lokasi yang disebutkan. Ia akan memastikan bahwa usulan ini masuk dalam daftar prioritas perbaikan infrastruktur di tahun anggaran berikutnya, bekerja sama dengan dinas terkait.
Rangkaian aspirasi yang disampaikan oleh Ramlah menjadi poin penting lainnya dalam reses kali ini, mencakup beberapa isu krusial sekaligus. Pertama, ia menanyakan perihal bantuan pendidikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang menurutnya sudah tidak cair.
"Tentang KIP, Bu Dewan, kenapa sekarang sudah tidak cair lagi? Banyak anak-anak di sini yang sangat mengandalkan bantuan itu untuk sekolah," tanya Ramlah, menyuarakan kekhawatiran banyak orang tua mengenai kelanjutan program bantuan pendidikan.
Ramlah juga menanyakan status dan kelanjutan Bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) bagi warga yang membutuhkan. Ia berharap program ini tetap berjalan lancar dan tepat sasaran untuk meringankan beban ekonomi keluarga miskin.
Tak berhenti di situ, Ramlah juga menyinggung tentang fasilitas kesehatan di tingkat kelurahan. Ia berharap agar fasilitas kesehatan tersebut dapat dilengkapi, setidaknya setara dengan puskesmas, untuk memudahkan warga dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dasar.
"Fasilitas kesehatan di kelurahan ini kalau bisa dilengkapi, Bu. Kalau bisa seperti puskesmas, biar kami tidak jauh-jauh lagi kalau mau berobat," harapnya.
Selanjutnya, Ramlah juga menyampaikan pertanyaan mengenai status kepemilikan lahan dan proses penerbitan sertifikat. Isu pertanahan kerap kali menjadi masalah kompleks di tengah masyarakat, dan kejelasan status kepemilikan lahan sangat penting untuk kepastian hukum.
Terakhir, Ramlah menyampaikan dua permohonan penting terkait infrastruktur publik dan pendidikan. Ia meminta agar disediakan fasilitas jembatan penyeberangan di Jl. Urip Sumoharjo, tepatnya di depan SD Negeri Panaikang 1. Hal ini demi keamanan siswa dan pejalan kaki yang sering menyeberang di jalan padat tersebut.
"Kami juga mohon, kalau bisa disediakan jembatan penyeberangan di Jl. Urip Sumoharjo depan SD Negeri Panaikang 1. Kasihan anak-anak sekolah kalau mau menyeberang," ujarnya.
Aspirasi terakhir dari Ramlah adalah pembangunan sekolah setingkat SMP di Kelurahan Panaikang. Menurutnya, ketiadaan SMP di kelurahan tersebut menyebabkan siswa harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk melanjutkan pendidikan.
Menanggapi banyaknya aspirasi dari Ramlah, Hj. Umiyati menyatakan akan menampung seluruh masukan tersebut. Ia berjanji akan mengkoordinasikan isu KIP dan PKH dengan dinas sosial dan pendidikan terkait, serta memperjuangkan peningkatan fasilitas kesehatan di tingkat kelurahan.
Untuk isu pertanahan dan penerbitan sertifikat, Hj. Umiyati akan berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pemerintah kota. Sementara itu, terkait jembatan penyeberangan dan pembangunan SMP, ia akan membawa aspirasi ini ke dalam pembahasan anggaran dan perencanaan pembangunan kota.
Reses Hj. Umiyati di Panakkukang ini menunjukkan kompleksitas permasalahan yang dihadapi masyarakat, mulai dari infrastruktur hingga layanan dasar dan kesejahteraan. Seluruh aspirasi ini akan menjadi catatan penting bagi Hj. Umiyati untuk diperjuangkan dalam kapasitasnya sebagai anggota DPRD Kota Makassar. (*)
