MAKASSAR, Notif.News – Kebijakan Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin yang memprioritaskan wilayah kepulauan mulai membuahkan hasil. Sekretaris Komisi C DPRD Kota Makassar, Ray Suryadi Arsyad, memberikan apresiasi atas perbaikan signifikan pada sektor pendidikan, kesehatan, serta sarana pemerintahan di kawasan pesisir tersebut.
Ray menilai perhatian besar terhadap wilayah pulau telah memberikan dampak positif yang nyata bagi warga. Meski demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh berpuas diri karena masih terdapat kebutuhan mendasar yang mendesak untuk segera dituntaskan demi kesejahteraan warga kepulauan.
Pembangunan infrastruktur kelistrikan menjadi salah satu poin utama yang disoroti. Ray mendorong pengadaan pembangkit listrik mandiri di setiap pulau, seperti penggunaan tenaga surya atau solar panel, guna menjamin ketersediaan energi yang stabil dan berkelanjutan.
“Saya mengusulkan di setiap pulau, misalnya Pulau Barrang Lompo, sudah harus ada pembangkit listriknya. Baik itu tenaga surya atau solar panel, yang terpenting listrik bisa beroperasi penuh selama 24 jam,” tegas Ray, Senin (9/2/2026).
Selain energi, ketersediaan air bersih dan akses dermaga yang representatif dinilai sebagai prioritas utama. Dermaga berfungsi sebagai urat nadi ekonomi dan mobilitas warga, sehingga perbaikannya di beberapa titik strategis menjadi hal yang tidak bisa ditawar lagi.
Ray juga memberikan catatan positif mengenai perkembangan sumber daya manusia di wilayah kepulauan. Ia menyebut pemuda di sana semakin adaptif terhadap teknologi dan komunikasi digital, sebuah kemajuan yang mencerminkan pola pikir profesional dan melek informasi.
“Saya salut dengan pemuda kepulauan yang kini sudah sangat melek teknologi. Kemampuan komunikasi mereka terlihat profesional dan adaptif terhadap perkembangan digital saat ini,” pujinya.
Sikap kritis warga saat agenda reses anggota dewan juga dianggap sebagai sinyal positif meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak-hak pembangunan. Perkembangan intelektual ini, menurut Ray, harus didukung dengan penyediaan infrastruktur pendukung seperti titik hotspot internet.
Legislator ini mengingatkan bahwa Makassar memiliki enam hingga tujuh pulau berpenghuni yang membutuhkan perhatian berkelanjutan. Tiga di antaranya merupakan pusat pemerintahan kelurahan, yakni Barrang Lompo, Barrang Caddi, dan Kodingareng yang memegang peran vital.
Fungsi strategis tiga pulau pusat pemerintahan tersebut menuntut pemerintah untuk menjadikannya sebagai prioritas utama dalam pengalokasian anggaran. Infrastruktur yang mapan di sana akan mempermudah pelayanan publik bagi warga di pulau-pulau sekitarnya.
Sinergi antara pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat mempersempit kesenjangan antara wilayah daratan dan kepulauan. Ray berkomitmen untuk terus mengawal aspirasi warga pesisir dalam setiap pembahasan anggaran di parlemen.
Keberlanjutan perhatian pemerintah terhadap wilayah ini dipandang sebagai langkah krusial dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di Kota Makassar. Peningkatan aksesibilitas dan fasilitas publik akan menjadi kunci pertumbuhan ekonomi baru di sektor bahari.
Pihaknya berharap di masa mendatang, wilayah kepulauan tidak lagi dipandang sebagai kawasan pinggiran, melainkan bagian integral yang memiliki fasilitas setara dengan wilayah perkotaan di daratan Makassar. (*)
