MAKASSAR, Notif.News – Anggota DPRD Kota Makassar, Muchlis Misbah, menyoroti usulan pembangunan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Dapil I yang masih terpaku pada sektor fisik. Hal ini terungkap saat ia menghadiri serangkaian Musrenbang tingkat kelurahan di Kecamatan Makassar, Rappocini, dan Ujung Pandang.
Berdasarkan hasil pantauannya di Kelurahan Maccini hingga Bara-baraya, mayoritas aspirasi warga masih berkutat pada perbaikan jalan dan drainase. Muchlis menilai tren ini menunjukkan bahwa kebutuhan dasar infrastruktur di pemukiman warga masih menjadi persoalan krusial yang belum tuntas.
Meski isu pemberdayaan masyarakat dan pelatihan UMKM mulai muncul, jumlahnya dinilai belum signifikan. Dominasi usulan fisik ini menjadi catatan bagi pemerintah kota untuk melihat sejauh mana pemerataan pembangunan infrastruktur telah menyentuh lorong-lorong warga.
Muchlis menekankan perlunya sinkronisasi antara hasil Musrenbang dan hasil reses anggota DPRD. Menurutnya, tanpa penyelarasan data, perencanaan pembangunan akan sulit mencapai skala prioritas yang tajam dan cenderung berjalan sendiri-sendiri.
"Seringkali ada usulan fisik yang sudah masuk Musrenbang sampai empat kali tapi belum terealisasi. Sebaiknya hasil Musrenbang dikombinasikan dengan hasil reses agar lebih terarah dan fokus," tegas Muchlis, Kamis (5/2/2026).
Ia menjelaskan bahwa aspirasi yang diserap melalui reses dewan akan masuk ke dalam Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD. Jika disinkronkan, usulan tersebut akan memiliki kekuatan lebih besar untuk diperjuangkan dalam penganggaran daerah.
Muchlis pun meminta peran aktif ketua RT, RW, Lurah, hingga LPM untuk segera menyelaraskan usulan warga. Hal ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih usulan yang justru berpotensi membuat program tersebut sulit dieksekusi oleh instansi terkait.
"Banyak usulan berulang-ulang, ada di reses dan ada di Musrenbang. Jika dikombinasikan, ini akan memudahkan Bappeda dan Dinas PU untuk menentukan titik mana yang paling mendesak untuk dikerjakan," lanjutnya.
Legislator ini juga menyinggung adanya keluhan warga di Kelurahan Maradekaya dan Maccini terkait proyek drainase yang bertahun-tahun tak kunjung dikerjakan. Ia mengakui keterbatasan anggaran daerah menjadi salah satu faktor penghambat utama realisasi proyek fisik tersebut.
Namun, keterbatasan anggaran seharusnya disikapi dengan penentuan skala prioritas yang lebih ketat. Sinkronisasi data antara eksekutif dan legislatif dipandang sebagai solusi agar anggaran yang terbatas dapat tepat sasaran pada wilayah yang paling membutuhkan.
Muchlis berharap ke depannya proporsi usulan non-fisik seperti peningkatan ekonomi kreatif dapat meningkat. Hal ini penting untuk menciptakan keseimbangan antara pembangunan fisik kota dan pemberdayaan kapasitas masyarakatnya secara berkelanjutan.
Pihaknya berkomitmen untuk terus mengawal setiap usulan prioritas warga agar dapat masuk dalam APBD. Sinergi antara perangkat kelurahan dan legislator diharapkan mampu memutus rantai usulan yang terus berulang tanpa kepastian pengerjaan.
Musrenbang tahun ini diharapkan menjadi momentum transformasi perencanaan pembangunan Makassar yang lebih efisien. Penekanan pada sinkronisasi data menjadi kunci agar tidak ada lagi aspirasi warga yang sekadar menjadi catatan di atas kertas. (*)
