MAKASSAR, Notif.News – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bergerak cepat mengamankan stabilitas harga bahan pokok menjelang momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri 1447 Hijriah. Langkah ini dipertegas melalui High Level Meeting (HLM) TPID dan TP2DD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Sulsel, Jufri Rahman, Jumat (13/2/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi serta Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulsel, Rizki Ernadi Wimanda. Forum strategis ini bertujuan merumuskan langkah konkret untuk menekan laju inflasi serta mengakselerasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.
Sekda Jufri Rahman menegaskan bahwa sinergi lintas sektor, termasuk peran bupati dan wali kota, sangat krusial dalam menjaga ketersediaan pasokan. Berdasarkan data BPS Januari 2026, inflasi tahunan Sulsel menyentuh angka 4,11 persen, yang dipicu oleh penyesuaian tarif listrik serta kenaikan harga komoditas pangan.
"Kami mengapresiasi kabupaten dan kota yang telah melakukan intervensi harga. Koordinasi ini harus ditingkatkan agar kedaulatan pangan terjaga selama bulan suci hingga Lebaran nanti," ujar Jufri Rahman.
Di sisi lain, forum ini juga mengevaluasi capaian digitalisasi melalui TP2DD. Sulawesi Selatan mencetak prestasi membanggakan dengan meraih predikat TP2DD Terbaik Tingkat Provinsi Wilayah Sulawesi selama empat tahun berturut-turut sejak 2022 hingga 2025.
Meski meraih prestasi nasional, Jufri mencatat adanya tantangan pada implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di sejumlah OPD yang masih terbatas. Ia mendorong penguatan regulasi dan penunjukan petugas teknis di sektor potensial seperti pasar, parkir, dan pariwisata.
Kepala BI Sulsel, Rizki Ernadi Wimanda, turut memaparkan risiko inflasi ke depan dan memberikan rekomendasi intervensi hulu-hilir bagi pemerintah daerah. Sinergi ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di seluruh Sulawesi Selatan.
Rapat koordinasi ini diakhiri dengan komitmen bersama seluruh pimpinan daerah untuk menjalankan roadmap pengendalian harga secara tertib. Fokus utama tetap pada keterjangkauan harga pangan agar masyarakat dapat beribadah dengan tenang tanpa terbebani lonjakan biaya hidup. (*)
