MAKASSAR, Notif.news – Pelaksanaan program prioritas Presiden di Sulawesi Selatan mendapat apresiasi dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), namun bukan tanpa catatan. Asisten Deputi Koordinasi Perlindungan Data dan Transaksi Elektronik Kemenko Polhukam, Syaiful Garyadi, mengungkapkan sejumlah kendala yang perlu segera diatasi.
Pernyataan ini disampaikannya usai meninjau langsung pelaksanaan program di berbagai lokasi di Sulsel, Rabu (6/8/2025). Menurutnya, hambatan-hambatan ini menjadi fokus evaluasi agar program dapat berjalan lebih efektif.
“Tentu ada beberapa hambatan atau kendala, tapi saya rasa nanti terutama dari yang membawahi atau yang mengkoordinasikan Kementerian Koperasi dapat segera kami informasikan,” ujar Syaiful. Ia menyoroti tantangan dalam pengembangan Koperasi Merah Putih.
Syaiful secara khusus menyoroti masalah proses bisnis, peningkatan kapasitas, dan sumber daya manusia koperasi. Sinergi antara koperasi dengan BUMN, Bulog, dan Pertamina menjadi kunci agar koperasi dapat sejahtera dan bermanfaat bagi masyarakat.
"Bagaimana bisnis to bisnis antara koperasi dengan BUMN, dengan Bulog, dengan Pertamina, supaya koperasi itu dapat hidup sejahtera, dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat sekitar,” jelasnya.
Tidak hanya koperasi, program cek kesehatan gratis juga menghadapi kendala. Keterbatasan kendaraan operasional, anggaran, dan masalah input data menjadi tantangan di lapangan.
“Walaupun ya, ada sedikit kendala, misalnya kendaraan klasik, masalah anggaran, dan bahan habis pakai (BHP),” terang Syaiful.
Ia menambahkan, masalah input data juga dihadapi masyarakat yang belum memiliki ponsel. Namun, hal ini diatasi dengan cara manual, di mana data akan dibantu oleh puskesmas untuk diinput ke platform Satu Sehat.
Syaiful menegaskan, kendala-kendala tersebut tidak mengurangi apresiasinya terhadap pelaksanaan tiga program utama, yaitu Koperasi Merah Putih, makan bergizi gratis, dan cek kesehatan gratis. Secara umum, ketiga program tersebut dinilai sudah berjalan cukup baik di Sulawesi Selatan.
Kemenko Polhukam berkomitmen untuk terus memantau dan menginformasikan kendala ini kepada kementerian terkait. Harapannya, sinergi lintas sektor dapat mempercepat penyelesaian masalah yang ada. (*)
