MAKASSAR, Notif.news – Pemerintah Kota Makassar resmi menghentikan sementara proses mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari luar ke dalam lingkup instansi mereka. Kebijakan strategis ini ditegaskan melalui surat edaran Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, tertanggal 30 Juni 2025. Langkah ini diambil untuk mengendalikan rasio belanja pegawai yang dinilai sudah terlalu tinggi.

Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Makassar, Kamelia Thamrin Tantu, menjelaskan bahwa kebijakan moratorium ini mulai berlaku efektif per 1 Juli 2025. "Pak Wali sudah mengeluarkan surat edaran moratorium untuk menahan pegawai pindah masuk ke Kota Makassar," kata Kamelia saat dikonfirmasi pada Jumat, 4 Juli 2025.

Kamelia menjelaskan bahwa moratorium ini memiliki tujuan ganda. Pertama, untuk menjaga efisiensi belanja daerah agar tidak membengkak. Kedua, untuk memberikan ruang lebih besar bagi pegawai non-PNS, khususnya dari kategori Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Ini juga untuk memberi kesempatan kepada teman-teman yang selama ini paruh waktu agar bisa diangkat penuh waktu," lanjutnya. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan status kepegawaian tenaga honorer yang telah mengabdi.

Senada dengan Kamelia, Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi ASN BKPSDM Makassar, Muh Ilham Rasul, menilai bahwa kebijakan tersebut sangat penting. "Kalau terlalu banyak pegawai pindah masuk, maka belanja pegawai makin besar. Ini salah satu bentuk perhatian wali kota," jelasnya, menekankan dampak positif terhadap anggaran.

Ilham juga menambahkan bahwa setiap tahunnya, Pemerintah Kota Makassar menghadapi fakta sekitar 500 pegawai yang memasuki masa pensiun. Dengan adanya kebijakan moratorium ini, slot atau posisi yang ditinggalkan oleh para pensiunan tersebut tidak akan diisi oleh mutasi masuk.

Sebaliknya, posisi-posisi tersebut dapat diisi secara selektif oleh tenaga PPPK yang sudah ada, tanpa harus menambah beban belanja pegawai secara signifikan. "Dengan adanya moratorium, posisi yang ditinggalkan bisa diisi secara selektif oleh PPPK," tambah Ilham.

Kebijakan ini diharapkan menjadi solusi cerdas dalam menyeimbangkan kebutuhan akan sumber daya manusia. Selain itu, ini juga bertujuan untuk menjaga stabilitas keuangan daerah, khususnya dalam alokasi belanja pegawai.

Pemerintah Kota Makassar berharap, langkah ini dapat secara efektif menekan pengeluaran rutin yang berkaitan dengan belanja pegawai. Harapan lainnya, kebijakan ini membantu pengelolaan sumber daya manusia secara lebih efektif dan terarah.

Ke depan, Pemerintah Kota Makassar akan terus melakukan evaluasi dampak kebijakan ini terhadap pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Mereka juga akan memonitor implikasinya terhadap anggaran daerah secara keseluruhan.

Moratorium ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Pemkot Makassar untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, akuntabel, dan berkelanjutan. (*)