Makassar (Notif.news) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk intens berkoordinasi dengan Perum Bulog dalam upaya mengendalikan harga beras. Salah satu langkah yang ditekankan adalah intervensi melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di setiap kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM).
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Sulsel, Ichsan Mustari, menjelaskan bahwa evaluasi distribusi SPHP akan dilakukan pekan depan. "Minggu depan kita evaluasi kembali seberapa jauh Bulog telah melakukan persebaran SPHP itu," katanya, Jumat (8/8/2025).
Ichsan menegaskan pentingnya kolaborasi ini. Ia meminta agar setiap kabupaten/kota yang mengadakan GPM untuk berkoordinasi dengan Bulog agar beras SPHP dapat tersedia di acara tersebut. Hal ini bertujuan untuk menekan harga beras yang masih menjadi salah satu penyumbang inflasi utama.
Menurutnya, pengendalian harga beras harus segera dilakukan. "Jangan bulan depan, minggu depan kita evaluasi. Kita evaluasi semua intervensi, termasuk komoditas lain,” tegasnya.
Ia memaparkan, pengendalian inflasi dilakukan melalui empat pendekatan strategis. Pertama, memastikan ketersediaan stok; kedua, kelancaran distribusi; ketiga, stabilisasi harga di tingkat konsumen; dan keempat, koordinasi antarinstansi.
"Ketersediaan stok sekarang ini sebenarnya cukup memenuhi kebutuhan, meski kita tidak panen raya," jelas Ichsan. Ia menekankan bahwa permasalahan utama saat ini bukan pada ketersediaan pasokan, melainkan pada bagaimana memastikan stok tersebut sampai kepada masyarakat.
Untuk mencegah penimbunan dan penjualan kembali dengan harga lebih tinggi, Pemprov Sulsel memberlakukan pembatasan pembelian beras SPHP.
Bulog akan mendistribusikan beras SPHP ke toko-toko yang sudah terdaftar. "Syaratnya pembeli wajib membawa KTP, dan hanya bisa membeli maksimal dua kantong atau 10 kilogram," tutup Ichsan.
Langkah ini diharapkan mampu menekan laju inflasi dan memastikan masyarakat mendapatkan beras dengan harga terjangkau.
Kolaborasi antara Pemprov, pemerintah daerah, dan Bulog menjadi kunci untuk memastikan stabilitas harga pangan. (*)
