Notif.news - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM), Taruna Ikrar, baru-baru ini tampil sebagai pembicara utama dalam forum bergengsi tingkat internasional, yakni World Health Summit (WHS) Regional Meeting. Acara penting yang mempertemukan para pemangku kepentingan kesehatan global ini diselenggarakan di New Delhi, India, pada tanggal 25 April 2025.
Dalam kesempatan yang sangat strategis ini, Kepala BPOM RI memanfaatkan platform global WHS untuk memaparkan berbagai inovasi yang telah diterapkan dalam sistem regulatori obat dan makanan di Indonesia. Lebih lanjut, Taruna Ikrar juga mengangkat konsep kolaborasi yang melibatkan tiga pilar utama, yaitu Akademisi, Bisnis, dan Pemerintah (ABG), sebagai sebuah strategi yang efektif untuk memperkuat sektor kesehatan secara komprehensif.
Pada sesi yang bertajuk "Sharing Best Practices: Reliance and Convergence", Taruna Ikrar secara detail menjelaskan bagaimana BPOM RI berhasil mengimplementasikan skema reliance dalam rangka mempercepat proses registrasi obat di Indonesia. Skema reliance ini dijalankan melalui kerja sama yang erat dengan berbagai regulator obat global yang memiliki reputasi terpercaya, seperti Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), European Medicines Agency (EMA), serta regulator di negara-negara ASEAN.
Implementasi skema reliance ini telah membuahkan hasil yang signifikan dalam efisiensi waktu evaluasi registrasi obat. Berkat kolaborasi strategis ini, BPOM RI berhasil memangkas waktu evaluasi registrasi obat secara substansial, dari yang semula mencapai 120 hari kerja menjadi hanya 90 hari kerja. Kendati demikian, percepatan proses registrasi ini ditegaskan tidak dilakukan dengan mengorbankan aspek krusial terkait mutu, keamanan, dan efikasi obat yang dievaluasi.
Taruna Ikrar juga memberikan contoh konkret beberapa produk farmasi inovatif yang telah berhasil memperoleh izin edar di Indonesia melalui skema reliance ini. Beberapa di antaranya adalah vaksin Dengvaxia dan Qdenga untuk pencegahan Demam Berdarah Dengue, obat kanker Perjeta, serta berbagai jenis obat yang esensial untuk penanganan penyakit malaria dan penyakit autoimun.
Lebih lanjut, Kepala BPOM RI menekankan betapa pentingnya aksesibilitas terhadap obat-obatan inovatif, termasuk advanced therapy medicinal products (ATMP) yang menawarkan harapan baru dalam pengobatan berbagai penyakit kompleks. Untuk mewujudkan hal ini, Taruna Ikrar menyerukan perlunya kolaborasi yang lebih intensif dan terstruktur antar berbagai sektor terkait guna memperkuat kapasitas nasional dalam pengembangan dan evaluasi obat inovatif.
"Konsep kolaborasi ABG menjadi kunci utama untuk menghadirkan inovasi dan efisiensi yang berkelanjutan dalam sistem kesehatan kita," tegasnya.
Selain berbagi praktik terbaik dalam skema reliance, Taruna Ikrar juga menjadi pembicara kunci dalam sesi "High-Level Panel Discussion". Dalam sesi penting ini, beliau menyampaikan presentasi pembuka yang mengangkat tema "Challenges in Expedited Approval of COVID-19 Pandemic Vaccines: BPOM Experience". Presentasi ini mengulas secara komprehensif berbagai langkah strategis dan tantangan yang dihadapi BPOM RI dalam mempercepat proses persetujuan vaksin COVID-19 selama masa pandemi global yang lalu.
Konsep kolaborasi Akademisi, Bisnis, dan Pemerintah (ABG) yang secara konsisten diangkat oleh Kepala BPOM RI dalam berbagai sesi di WHS Regional Meeting ini mendapatkan apresiasi yang tinggi dari para peserta yang hadir dari berbagai negara di dunia. Adam Hacker, Director and Global Head of Regulatory and Quality dari Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), secara khusus menyebut pendekatan ABG sebagai sebuah terobosan penting yang sangat layak untuk diadopsi secara global dalam upaya penguatan sektor kesehatan.
"Konsep yang digagas oleh Kepala BPOM RI ini memiliki potensi besar dan harus segera ditransformasikan ke tingkat internasional untuk memberikan dampak yang lebih luas," kata Hacker.
Kehadiran dan partisipasi aktif Kepala BPOM RI dalam World Health Summit Regional Meeting di New Delhi ini tidak hanya memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan kesehatan global, tetapi juga memberikan kontribusi yang berharga dalam berbagi pengalaman dan inovasi untuk meningkatkan sistem regulatori obat dan makanan di tingkat internasional. Konsep kolaborasi ABG yang dipromosikan diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi negara-negara lain dalam memperkuat sektor kesehatan mereka demi kesejahteraan masyarakat dunia. (*)
