MAKASSAR (Notif.news) – Ketegangan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Jeneponto terus meningkat seiring dengan penolakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat terhadap rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di delapan Tempat Pemungutan Suara (TPS). Perbedaan hasil hitung cepat dan klaim kemenangan dari masing-masing pasangan calon semakin memperkeruh situasi, sementara Bawaslu menilai pelanggaran pemilu di beberapa TPS memerlukan tindakan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil hitung cepat yang dikeluarkan oleh lembaga survei SSI, pasangan Muhammad Syarif-Moch Noer Alim Qolby memperoleh 42,15 persen suara, sementara pasangan Paris Yasir-Islam Iskandar memperoleh 41,38 persen. Pasangan lainnya, Syamsuddin Karlos-Syafruddin Nurdin meraih 12,16 persen, dan pasangan Efendi Al Qadri Mulyadi-Andry Suryana Arief Bulu mendapatkan 4,31 persen. Hasil ini menunjukkan selisih tipis antara dua pasangan calon terdepan yang semakin memicu ketegangan politik.

Di sisi lain, Tim Paris Yasir-Islam Iskandar mengklaim bahwa mereka unggul dengan memperoleh 88.582 suara, sementara pasangan Muhammad Syarif-Moch Noer Alim Qolby memperoleh 87.748 suara. Selisih yang hanya 834 suara ini menambah ketegangan, terutama karena hasil akhir pemilu akan sangat dipengaruhi oleh rekomendasi PSU di beberapa TPS. Meski demikian, KPU Jeneponto memutuskan untuk hanya melaksanakan PSU di dua TPS, bertentangan dengan rekomendasi Bawaslu yang meminta PSU di delapan TPS.

Bawaslu Sulawesi Selatan, melalui anggotanya Saiful Jihad, menemukan berbagai pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara pada 27 November 2024. Berdasarkan temuan tersebut, Bawaslu mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan PSU di sebelas TPS, namun akhirnya mengurangi rekomendasi tersebut menjadi delapan TPS setelah dilakukan peninjauan lebih lanjut.

"Pengawasan yang kami lakukan di Jeneponto menemukan adanya beberapa pelanggaran serius. Dua pelanggaran yang kami temui antara lain pemilih yang menggunakan undangan memilih orang lain, dan pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali," jelas Saiful Jihad. Penemuan pemilih yang mencoblos lebih dari sekali tercatat di TPS 5 Desa Tolo Barat, dimana satu orang pemilih terdeteksi mencoblos dua kali di TPS yang berbeda, yang dianggap melanggar aturan DPT.

Saiful juga menjelaskan bahwa rekomendasi PSU tersebut tidak hanya terkait dengan calon bupati saja, melainkan juga melibatkan Pemilihan Gubernur (Pilgub) di beberapa TPS yang terindikasi ada pelanggaran serupa. Namun, Saiful mengingatkan bahwa meski Bawaslu telah mengeluarkan rekomendasi, kewenangan pelaksanaan PSU tetap ada pada KPU, yang menurutnya wajib untuk mempertimbangkan hasil pengawasan yang dilakukan.

Sementara itu, Ketua KPU Jeneponto, Asming Syarief, membantah adanya dugaan kecurangan atau penggelembungan suara dalam Pilkada Jeneponto, seperti yang beredar di kalangan masyarakat. Ia menegaskan bahwa semua proses pemungutan suara di TPS yang disebutkan telah melalui klarifikasi, termasuk isu mengenai penggelembungan suara di TPS 02 Kelara yang ia sebutkan sebagai informasi yang tidak benar.

"Informasi tentang dugaan penggelembungan suara di TPS 02 Kelara tidak benar, dan kami sudah melakukan klarifikasi. Kami juga mengundang saksi-saksi dari masing-masing pasangan calon untuk memverifikasi proses yang ada," kata Asming Syarief.

Terkait dengan rekomendasi Bawaslu untuk PSU di beberapa kecamatan, anggota KPU Jeneponto Ilham Hidayat mengakui bahwa PSU akan dilakukan di Kecamatan Arungkeke dan Kecamatan Rumbia. Namun, ia tidak memberikan respons terkait dengan penolakan Bawaslu mengenai PSU di kecamatan lainnya. "PSU hanya di Arungkeke dan Rumbia, selebihnya tidak ada," katanya.

Menanggapi ketegangan yang semakin meningkat, pasangan calon Paris Yasir-Islam Iskandar menyatakan kesiapan mereka untuk menghadapi kemungkinan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika terjadi perselisihan hasil Pilkada. Juru bicara pasangan ini, Sudirman Sappara, mengatakan bahwa timnya siap untuk mengawal setiap gugatan yang diajukan oleh paslon lain.

"Jika ada gugatan ke MK, kami akan siap memberikan kesaksian. Kami tetap bertahan dengan hasil rekapitulasi suara yang menunjukkan kami meraih suara tertinggi," ujar Sudirman. Ia juga menjelaskan bahwa hasil real count yang disinkronkan dengan data dari masing-masing saksi menunjukkan bahwa mereka unggul dengan selisih 1.181 suara dibandingkan dengan pasangan nomor urut 3.

Sudirman juga menyatakan bahwa meskipun pihaknya unggul, ia mengimbau agar pendukung Paris Yasir-Islam Iskandar tetap tenang dan tidak terprovokasi dengan klaim kemenangan dari pihak lain. "Kami meminta kepada seluruh pendukung untuk tetap bersabar menanti keputusan KPU dan tidak terlarut dalam euforia," imbuhnya.

Seiring dengan meningkatnya ketegangan politik di Jeneponto, Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Yudhiawan menegaskan bahwa pihaknya akan terus memantau situasi di daerah tersebut dan memastikan agar situasi tetap kondusif. Dalam beberapa hari terakhir, beberapa video yang beredar menunjukkan insiden saling serang antar pendukung pasangan calon yang diduga dipicu oleh klaim kemenangan antara pasangan Paris Yasir-Islam Iskandar dan Muhammad Syarif-Moch Noer Alim Qolby.

Kapolda Sulsel Yudhiawan menegaskan bahwa pihaknya telah mengirimkan personel tambahan ke daerah yang dianggap rawan, termasuk Jeneponto, untuk mencegah terjadinya tindakan anarkis. "Kami berharap semua pihak dapat menerima kemenangan dan kekalahan dengan lapang dada. Kami tidak segan-segan untuk memproses hukum siapa saja yang terlibat dalam tindakan anarkis," katanya.

Yudhiawan juga meminta kepada masyarakat Jeneponto untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban selama proses Pilkada berjalan. "Pilkada adalah ajang demokrasi yang harus dihormati oleh semua pihak. Kami berharap agar semua elemen masyarakat dapat menjaga kedamaian," ujar Yudhiawan.

Saat ini, sejumlah daerah di Sulawesi Selatan, termasuk Jeneponto, menghadapi Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang akan dilakukan di beberapa TPS. Meskipun demikian, Yudhiawan menegaskan bahwa Pilkada di Sulsel telah mengalami perbaikan signifikan, dengan keluar dari lima besar zona rawan Pilkada se-Indonesia, setelah sebelumnya menempati urutan keempat.

"Kami berharap masyarakat dapat terus menjaga kedamaian dan mematuhi peraturan yang berlaku, agar Pilkada di Sulsel dapat berlangsung dengan lancar dan aman," tandas Yudhiawan.

Dengan ketegangan yang semakin tinggi di Jeneponto, pihak kepolisian, penyelenggara pemilu, dan semua pihak terkait diharapkan dapat menjaga proses demokrasi yang bersih dan damai, serta menghormati hasil yang akan diumumkan oleh KPU. (*)