Makassar (Notif.news) - Pemerintah Kota Makassar menunjukkan keseriusan dalam menangani permasalahan banjir yang kerap melanda wilayahnya dengan menggelar audiensi bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang. Pertemuan penting ini berlangsung di Ruang Rapat Wali Kota Makassar pada Senin, 24 Maret 2025, menjadi wadah bagi kedua pihak untuk bertukar pikiran dan merumuskan langkah-langkah strategis dalam meminimalkan risiko dan dampak banjir di Kota Makassar.
Kepala BBWS Pompengan Jeneberang, Dr. Suryadarma Hasyim, yang hadir dalam audiensi tersebut, menyampaikan berbagai upaya mitigasi banjir yang telah dan terus dilakukan oleh pihaknya. Langkah-langkah tersebut meliputi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pengendali banjir seperti bendungan, kolam regulasi, serta waduk. Kendati demikian, Dr. Suryadarma mengakui bahwa penanganan banjir di kota besar seperti Makassar memerlukan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak.
"Permasalahan banjir di Makassar memiliki kompleksitas tersendiri dan tidak dapat diselesaikan oleh satu instansi saja. Kolaborasi yang erat antara Pemerintah Kota Makassar, BBWS Pompengan Jeneberang, serta seluruh stakeholder terkait menjadi kunci utama agar solusi yang diterapkan dapat berjalan secara efektif dan memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat," tegas Dr. Suryadarma.
Lebih lanjut, Kepala BBWS Pompengan Jeneberang menyoroti salah satu kendala signifikan yang dihadapi dalam upaya pengendalian banjir, yaitu keberadaan jaringan kabel bawah tanah yang seringkali menghambat fungsi drainase. Kondisi ini diperparah saat curah hujan tinggi, di mana aliran air dari drainase sekunder menuju drainase primer menjadi terhambat oleh infrastruktur kabel yang tidak tertata dengan baik.
"Salah satu tantangan nyata yang kami identifikasi di lapangan adalah adanya sejumlah jaringan kabel bawah tanah yang secara tidak langsung menghalangi kelancaran aliran air dari sistem drainase sekunder ke drainase primer. Hal ini tentu saja berkontribusi terhadap terjadinya genangan air dan memperparah dampak banjir ketika intensitas hujan meningkat," jelas Dr. Suryadarma.
Oleh karena itu, Dr. Suryadarma menekankan bahwa pembenahan dan optimalisasi infrastruktur drainase di seluruh wilayah Kota Makassar harus menjadi salah satu prioritas utama dalam upaya pengendalian daerah aliran sungai (DAS). Sistem drainase yang berfungsi dengan baik akan mampu mengalirkan air hujan secara efektif dan mengurangi risiko terjadinya banjir, terutama saat curah hujan tinggi melanda.
"Kondisi sistem drainase yang tidak berfungsi secara optimal dapat memperburuk situasi banjir, terutama pada saat curah hujan dengan intensitas tinggi. Permasalahan ini juga secara tidak langsung berpengaruh terhadap kondisi sungai-sungai utama di Makassar, khususnya Sungai Jeneberang dan Sungai Tallo, yang merupakan bagian penting dari sistem pengendalian banjir kota," paparnya.
Menanggapi paparan dari Kepala BBWS Pompengan Jeneberang, Walikota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas inisiatif dan perhatian yang diberikan oleh BBWS Pompengan Jeneberang dalam upaya penanganan banjir di Kota Makassar. Ia menilai audiensi ini sebagai momentum yang sangat penting untuk bersama-sama mencari solusi terbaik dan langkah-langkah konkret dalam mengatasi permasalahan banjir yang telah menjadi perhatian utama bagi masyarakat Kota Makassar.
"Kami sangat menyambut baik dan mengapresiasi silaturahmi serta perhatian yang diberikan oleh BBWS Pompengan Jeneberang. Pertemuan ini memberikan kesempatan yang berharga bagi kita untuk berdiskusi secara terbuka dan konstruktif mengenai langkah-langkah strategis yang dapat kita terapkan bersama-sama agar dampak banjir di Kota Makassar dapat diminimalkan secara signifikan," ujar Walikota Munafri Arifuddin.
Dalam kesempatan tersebut, Walikota Munafri Arifuddin juga menyoroti dua titik wilayah di Kota Makassar yang menjadi perhatian khusus dalam upaya penanganan banjir, yaitu kawasan Jalan AP Pettarani dan Jalan Urip Sumoharjo. Kedua ruas jalan utama ini seringkali terendam air saat terjadi hujan deras, menyebabkan kemacetan lalu lintas yang parah dan mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat.
"Selain itu, Kecamatan Manggala juga menjadi fokus perhatian utama kami karena wilayah ini termasuk dalam kategori daerah rawan banjir yang seringkali terdampak cukup parah. Upaya perbaikan dan penanganan banjir di kawasan Manggala harus segera kita lakukan secara bersama-sama dengan BBWS dan pihak terkait lainnya," tambah Munafri.
Lebih lanjut, Walikota Munafri Arifuddin mengidentifikasi salah satu faktor utama penyebab banjir di Kota Makassar, yaitu tingginya tingkat sedimentasi di kanal-kanal dan drainase. Untuk mengatasi permasalahan ini, Pemerintah Kota Makassar berencana untuk melakukan pengerukan sedimen secara menyeluruh guna memperlancar aliran air dan meningkatkan kapasitas tampung saluran drainase.
"Penumpukan sedimen yang signifikan di kanal-kanal dan drainase menjadi salah satu penyebab utama terjadinya banjir di Kota Makassar. Oleh karena itu, kita perlu membahas secara detail mengenai bagaimana proses pengerukan ini dapat dilakukan secara efektif dan efisien sehingga dapat memberikan dampak yang nyata dalam mengurangi risiko banjir," jelasnya.
Selain fokus pada perbaikan infrastruktur fisik, Walikota Munafri Arifuddin juga menekankan pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ia menilai bahwa upaya perbaikan drainase dan infrastruktur pengendali banjir tidak akan efektif jika tidak diimbangi dengan perubahan perilaku masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Oleh karena itu, ia mengusulkan adanya program edukasi yang lebih masif kepada warga terkait pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.
"Kita perlu melakukan pendekatan persuasif dan program edukasi yang lebih masif kepada seluruh lapisan masyarakat. Jangan sampai upaya besar yang kita lakukan dalam memperbaiki sistem drainase justru menjadi sia-sia akibat kebiasaan buruk sebagian masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan ke dalam saluran air," tegasnya.
Terkait dengan permasalahan maraknya kabel di dalam saluran drainase yang menjadi salah satu faktor penghambat aliran air, Walikota Munafri Arifuddin menyatakan perlunya pembahasan lebih lanjut dengan berbagai stakeholder terkait, termasuk perusahaan penyedia layanan telekomunikasi dan listrik, untuk mencari solusi yang komprehensif dan tidak merugikan pihak manapun.
Untuk menindaklanjuti hasil audiensi yang konstruktif ini, Walikota Munafri Arifuddin mengusulkan diadakannya pertemuan lanjutan yang lebih teknis. Pertemuan ini akan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), guna membahas regulasi yang tepat dan memastikan program penanganan banjir dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
"Kami berencana untuk mengadakan pertemuan kembali setelah Hari Raya Idul Fitri dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan stakeholder lainnya. Tujuannya adalah agar solusi yang kita rumuskan dapat berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku dan mendapatkan dukungan dari seluruh pihak," pungkasnya.
Audiensi penting ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting di lingkungan Pemerintah Kota Makassar, antara lain Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, Zuhaelsi Zubir; anggota Tim Transisi Kota Makassar, Prof. Dr. Batara Surya; serta para camat dari tiga kecamatan yang dikenal sebagai wilayah rawan banjir di Kota Makassar, yaitu Kecamatan Rappocini, Kecamatan Tamalate, dan Kecamatan Manggala. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menunjukkan komitmen bersama dalam mencari solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan banjir di Kota Makassar. (*)
