Makassar (Notif.news) - Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan pada Senin, 24 Maret 2025.
Bertempat di ruang rapat Paripurna DPRD Sulsel, Jufri Rahman membacakan sambutan Gubernur yang memaparkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024. Dokumen LKPJ ini menyajikan gambaran capaian kinerja keuangan dan program pembangunan daerah selama tahun anggaran berjalan, meskipun data yang disajikan masih bersifat belum diaudit (unaudited).
Dalam penyampaiannya, Jufri Rahman menyoroti sejumlah capaian positif indikator perekonomian Sulawesi Selatan selama periode kepemimpinan yang melibatkan dua Penjabat Gubernur. "Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024 ini mencakup pelaksanaan anggaran selama satu tahun penuh, di bawah kepemimpinan dua Penjabat Gubernur. Kami mencatat beberapa kemajuan signifikan dalam indikator perekonomian daerah," ujarnya.
Salah satu capaian yang membanggakan adalah penurunan angka kemiskinan ekstrem di Sulawesi Selatan. Berdasarkan data yang disampaikan, persentase penduduk miskin ekstrem berhasil ditekan dari 1,56% pada tahun 2019 menjadi 1,01% pada tahun 2023. Penurunan ini menunjukkan efektivitas berbagai program pengentasan kemiskinan yang telah diimplementasikan oleh pemerintah daerah.
Selain itu, pemulihan pendapatan per kapita pasca-pandemi Covid-19 juga menunjukkan tren positif. Pada tahun 2023, pendapatan per kapita masyarakat Sulawesi Selatan mencapai Rp69,70 juta. Peningkatan ini mengindikasikan pemulihan aktivitas ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Selatan juga mengalami peningkatan yang signifikan. Dari angka 71,66 pada tahun 2019, IPM Sulsel naik menjadi 74,60 pada tahun 2023. Capaian ini tidak hanya lebih tinggi dibandingkan IPM nasional, tetapi juga menunjukkan kemajuan dalam kualitas hidup masyarakat di berbagai aspek seperti pendidikan, kesehatan, dan standar hidup.
Di sektor ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Selatan berhasil ditekan hingga mencapai 4,33% pada tahun 2023. Angka ini lebih rendah dibandingkan tingkat pengangguran nasional yang tercatat sebesar 5,45%, menunjukkan bahwa pasar kerja di Sulawesi Selatan relatif lebih baik dalam menyerap tenaga kerja.
Jufri Rahman juga memaparkan kemajuan dalam partisipasi pendidikan tinggi, di mana Sulawesi Selatan berhasil naik dari posisi keenam menjadi kelima secara nasional. Di bidang kesehatan, derajat kesehatan masyarakat juga meningkat dengan indeks kesehatan mencapai 82,51, melampaui angka nasional.
Infrastruktur jalan di Sulawesi Selatan juga mengalami peningkatan kemantapan dari 62,52% pada tahun 2019 menjadi 75,37% pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat.
Indeks Lingkungan Hidup (ILH) Sulawesi Selatan juga menunjukkan tren positif dengan mencapai angka 74,30 pada tahun 2023, lebih tinggi dari ILH nasional. Sementara itu, Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Provinsi Sulawesi Selatan meningkat dari kategori B dengan skor 61,24 pada tahun 2019 menjadi kategori BB dengan skor 74,21 pada tahun 2023, mengindikasikan perbaikan dalam tata kelola pemerintahan.
"Keberhasilan-keberhasilan yang telah kita capai ini merupakan hasil dari kerja keras dan kolaborasi kita bersama. Kami berharap capaian ini dapat menjadi motivasi serta modal dasar optimisme dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan di Sulawesi Selatan untuk lima tahun ke depan," tegas Jufri Rahman.
Terkait dengan kinerja keuangan daerah, Jufri Rahman menjelaskan bahwa realisasi pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Selatan hingga akhir Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp9,99 triliun lebih atau 98,33% dari target yang ditetapkan dalam APBD 2024 sebesar Rp10,1 triliun lebih. Pendapatan ini bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dari pemerintah pusat, serta Lain-lain Pendapatan yang sah.
Sementara itu, realisasi belanja daerah Provinsi Sulawesi Selatan hingga akhir Tahun Anggaran 2024 tercatat sebesar Rp10,056 triliun atau 97,48% dari target yang ditetapkan sebesar Rp9,8 triliun. Penyerapan anggaran yang optimal ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan.
Lebih lanjut, Jufri Rahman memaparkan capaian program pembangunan yang dilaksanakan dalam berbagai urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang,
