MAKASSAR, Notif.News – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memberikan ultimatum sekaligus peringatan keras kepada seluruh aparatur pemerintahan mengenai pentingnya kedisiplinan kerja. Sorotan tajam ini dilayangkan setelah didapati sejumlah lurah absen tanpa keterangan jelas dalam agenda kedinasan penting pemerintah kota.
Teguran berparonase tegas tersebut disampaikan Munafri saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Persampahan di Ruang Sipakatau, Kantor Wali Kota Makassar, Senin (6/4/2026). Ia menilai absennya para pamong wilayah itu mencerminkan lemahnya komitmen dan tanggung jawab dalam mengeksekusi program pelayanan publik.
Menurut Munafri, persoalan perkotaan yang semakin kompleks tidak akan pernah bisa diselesaikan dengan kinerja yang setengah hati. Mantan bos PSM Makassar ini menuntut adanya keteladanan nyata dari jajaran birokrasi, terutama terkait ketepatan waktu dalam menghadiri rapat strategis daerah.
“Bagaimana kita bisa bicara soal teladan kepada masyarakat kalau kita sendiri tidak menghargai waktu. Kehadiran tepat waktu dalam setiap koordinasi adalah bagian mendasar dari keteladanan seorang pemimpin,” seru Munafri di hadapan peserta rapat.
Wali Kota yang akrab disapa Appi ini mengingatkan bahwa jabatan camat dan lurah merupakan ujung tombak yang bersentuhan langsung dengan dinamika warga harian. Oleh karena itu, aparatur wilayah dituntut menjadi contoh komparatif, baik dalam aspek perilaku maupun kepatuhan terhadap hierarki administrasi.
Selain masalah jam kerja, Appi menekankan pentingnya kejujuran struktural dalam menjalankan roda birokrasi. Ia memperingatkan agar tidak ada lagi praktik saling melindungi kesalahan sesama pejabat, mencari alasan pembenaran, ataupun memanipulasi laporan kinerja di lapangan.
Ia menginstruksikan agar koordinasi antara camat dan lurah diperkuat untuk membangun harmoni kerja yang dinamis. Hubungan kerja antarkedua pemangku kebijakan wilayah tersebut harus berjalan seiringan sebagai satu kesatuan komando yang utuh dan tidak terpisahkan.
“Camat dan lurah itu satu paket, harus ada kedekatan emosional struktural (bonding). Jika komunikasi retak, pasti ada wilayah kelurahan yang tertinggal dan itu otomatis merusak rapor kinerja kota secara keseluruhan,” tegas politisi tersebut.
Dalam arahannya, Appi juga mengingatkan dengan keras agar para lurah tidak bertindak arogan dan memposisikan diri sebagai "raja kecil" di wilayah masing-masing. Lurah wajib sadar posisi bahwa mereka adalah bagian dari subsistem yang bertugas menyosialisasikan kebijakan makro pemerintah.
Ia mengibaratkan jajaran birokrasi Makassar seperti sebuah kelompok seni musik orkestra besar yang harus melahirkan melodi indah. Target pembangunan daerah hanya bisa dicapai jika seluruh instrumen kedinasan bergerak seirama tanpa ada ego sektoral yang menonjol sendiri.
“Ibarat orkestra, semuanya harus selaras. Saya tidak ingin ada suara instrumen yang fals. Lebih baik kita berjalan bersama secara lambat namun harmonis, daripada ada satu yang melesat mandiri tapi merusak seluruh irama lagu,” tuturnya menggunakan analogi.
Pihak pimpinan daerah memastikan tidak akan segan mengambil tindakan pencopotan jabatan atau sanksi demosi bagi aparatur yang terbukti tidak mampu bekerja dalam tim. Evaluasi performa berkala akan diperketat mulai bulan ini demi mengembalikan marwah kedisiplinan ASN Makassar.
Menutup rakor, Appi berharap peringatan ini menjadi momentum bagi seluruh camat dan lurah untuk berbenah meningkatkan performa manajerial. Optimalisasi pelayanan publik menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar lagi di tengah tingginya ekspektasi warga terhadap kinerja pemerintah. (*)
