MAKASSAR, Notif.News – Komisi D DPRD Sulawesi Selatan melakukan inspeksi mendadak ke Masjid Kubah 99 Asmaul Husna di kawasan CPI, Kamis (5/3/2026). Kunjungan ini bertujuan meninjau langsung kondisi bangunan ikonik tersebut setelah munculnya berbagai keluhan terkait rembesan air hujan yang masih terjadi di dalam area masjid.
Pelaksana Tugas Kabid Cipta Karya Dinas SDACKTR Sulsel, Ilham Surono Arief, yang mendampingi kunjungan tersebut menjelaskan bahwa titik kebocoran kini bergeser. Jika sebelumnya masalah berada di kubah utama, kini air mulai masuk melalui kubah-kubah kecil yang mengelilingi bangunan.
"Hasil pendataan menunjukkan kebocoran berasal dari kubah kecil. Salah satu pemicunya adalah saluran pembuangan yang tersumbat kotoran, sehingga pipa pembuangan meluap dan merembes ke struktur bangunan," ungkap Ilham di sela peninjauan.
Dinas SDACKTR mengakui adanya kelemahan pada konstruksi awal, di mana kubah-kubah tersebut tidak dilengkapi dengan lapisan membran pelindung. Akibatnya, saat ada bagian material yang terlepas atau rusak, air hujan langsung menetes masuk ke ruang utama masjid.
Pada tahun 2025, Pemerintah Provinsi Sulsel sebenarnya telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp4,5 miliar. Namun, dana tersebut hanya cukup untuk menangani perbaikan atap pada kubah utama seluas 1.300 meter persegi, sementara area lainnya belum tersentuh.
Berdasarkan perencanaan teknis, penanganan kebocoran secara total diperkirakan membutuhkan biaya fantastis hingga lebih dari Rp22 miliar. Karena keterbatasan anggaran, perbaikan kubah-kubah kecil terpaksa dilakukan secara bertahap pada periode mendatang.
Ilham menambahkan, pengerjaan estetika berupa lapisan panel enamel juga mengalami kendala teknis. Meskipun lapisan kedap air sudah rampung pada Desember 2025, proses finishing warna-warni kubah terlambat karena hambatan produksi di pihak produsen.
"Proses penutupan dasar sebenarnya sudah selesai sebelum kontrak berakhir. Hanya saja, bahan enamel untuk estetika kubah terlambat datang karena antrean pemesanan yang cukup banyak di pabrik," jelasnya.
Menanggapi temuan lapangan, Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid, melontarkan kritik tajam. Ia menilai pola perbaikan yang dilakukan secara parsial atau "setengah-setengah" berdasarkan anggaran terbatas tidak akan menyelesaikan masalah secara permanen.
"Kami menemukan titik bocor hingga ke lantai dua. Harusnya ini dievaluasi secara total, tidak bisa lagi dikerja cicil per anggaran sekian miliar. Ini ikon daerah yang dikunjungi banyak orang, harus segera ditangani serius," tegas Kadir.
DPRD Sulsel berencana memanggil instansi terkait dalam rapat lanjutan untuk membahas solusi komprehensif. Legislatif mendesak pemerintah provinsi segera mengalokasikan anggaran yang memadai agar masalah kebocoran ini tidak menjadi persoalan menahun yang merusak citra masjid kebanggaan warga Makassar tersebut. (*)
