MAKASSAR – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Kota Makassar mengambil langkah tegas dengan menunda pembahasan LKPJ Wali Kota Tahun Anggaran 2025. Keputusan ini diambil setelah sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kedapatan terlambat menyerahkan dokumen capaian program kerja mereka.
Ketua Pansus LKPJ DPRD Makassar, Basdir, menyatakan bahwa keterlambatan administrasi tersebut sangat menghambat fungsi pengawasan legislatif. Menurutnya, anggota dewan membutuhkan waktu luang yang cukup untuk membedah data serapan anggaran sebelum agenda pemaparan resmi dimulai.
“Idealnya, pihak dinas sudah menyerahkan laporan tertulis mereka satu atau dua hari sebelum rapat digelar. Langkah ini penting agar teman-teman di DPRD memiliki kesempatan untuk mendalami materi,” ujar Basdir saat ditemui di Kantor DPRD Makassar, Senin (4/5/2026).
Namun yang terjadi di lapangan, mayoritas OPD justru baru menyetorkan berkas laporan saat ruangan rapat sudah dipenuhi peserta. Kondisi mendadak ini dinilai tidak etis karena menutup ruang analisis kritis dewan. “Apanya yang mau kami teliti? Kami baru datang, lalu laporan baru diserahkan di meja,” keluhnya kecewa.
Menyikapi situasi tersebut, pimpinan pansus memilih jalan tengah dengan menunda sesi tanya jawab mendalam. Kendati demikian, jajaran kepala dinas yang sudah hadir tetap diberikan kesempatan terbatas untuk membacakan poin-poin capaian utama dari instansi masing-masing.
Skema ini diambil agar agenda kerja daerah tidak mandek total, sekaligus memberikan waktu tambahan bagi legislator untuk mempelajari berkas secara perinci. Pihak pansus menjadwalkan ulang pemanggilan kembali para pimpinan OPD terkait dalam kurun waktu beberapa hari ke depan.
Berdasarkan lembar draf awal, Basdir mengakui secara umum persentase capaian kinerja yang dilaporkan pihak eksekutif tergolong tinggi, yakni bergerak di kisaran 80 hingga 100 persen. Bahkan, terdapat beberapa program strategis dinas yang diklaim mampu terealisasi melampaui target.
Meski angka-angka di atas kertas tampak memuaskan, legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menegaskan tidak ingin gegabah memberikan penilaian. Validasi data di lapangan tetap menjadi acuan utama sebelum dewan mengeluarkan rekomendasi akhir atas laporan wali kota.
“Rapor kinerjanya lumayan, tetapi kami belum bisa percaya begitu saja sebelum membaca isi dokumennya secara baik. Evaluasi faktual akan kami lakukan setelah penelaahan internal rampung,” ungkap Basdir secara lugas mengenai sikap fraksinya.
Adapun jajaran instansi mitra kerja yang tercatat hadir dan menyerahkan dokumen dalam rapat koordinasi tersebut antara lain Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar. (*)
