Jakarta, Notif.News – Pemerintah resmi menerbitkan kebijakan progresif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan menerapkan sistem bekerja dari rumah atau work from home (WFH) setiap hari Jumat. Langkah ini menjadi bagian dari paket efisiensi anggaran negara yang berlaku serentak di tingkat instansi pusat maupun daerah mulai 1 April 2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa transformasi pola kerja ini merupakan respons strategis dalam menghadapi dinamika ekonomi global. Melalui skema baru ini, pemerintah berupaya mengoptimalkan anggaran operasional birokrasi tanpa mengorbankan produktivitas kerja.

“Kebijakan WFH ini akan berlaku satu hari dalam sepekan, yaitu setiap hari Jumat. Aturan teknisnya segera diterbitkan melalui Surat Edaran Menteri PAN-RB serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri,” ujar Airlangga dalam konferensi pers virtual, Selasa (31/3/2026).

Selain pengaturan ruang kerja, paket efisiensi ini juga menyasar pada pembatasan ketat penggunaan kendaraan dinas konvensional hingga 50 persen. Kebijakan pembatasan mobilitas fisik tersebut dikecualikan bagi kendaraan operasional khusus serta armada dinas berbasis listrik.

Sebagai gantinya, pemerintah menginstruksikan para aparatur untuk memaksimalkan penggunaan moda transportasi publik dalam aktivitas kedinasan. Langkah ini diharapkan mampu menekan emisi karbon sekaligus mengurangi beban belanja bahan bakar minyak (BBM) sektor publik.

Pengetatan anggaran juga menyasar sektor perjalanan dinas dengan pemangkasan yang sangat signifikan. Pemerintah resmi memotong kuota perjalanan dinas dalam negeri hingga 50 persen, serta memangkas anggaran perjalanan dinas luar negeri hingga mencapai 70 persen.

Meski terjadi pengurangan mobilitas fisik secara massal, Airlangga menjamin bahwa seluruh sektor pelayanan publik esensial bagi masyarakat akan tetap berjalan normal. Sektor produktif strategis seperti perbankan dan pasar modal juga dipastikan beroperasi tanpa kendala.

Pemerintah menyerahkan kendali teknis pengaturan kehadiran kepada masing-masing instansi melalui pemanfaatan aplikasi digital khusus. Sistem pemantauan kinerja berbasis daring akan diperkuat untuk memastikan target kerja harian para pegawai tetap tercapai.

Melalui reformasi birokrasi ini, pemerintah optimistis dapat menghemat postur APBN secara signifikan di tengah ketidakpastian global. Keberhasilan sistem WFH berkala ini nantinya akan menjadi tolok ukur bagi efisiensi kinerja pemerintahan digital di masa depan. (*)