Makassar (Notif.news) – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, secara tegas mengumumkan komitmennya untuk melakukan pembenahan menyeluruh dalam tata kelola pemerintahan Kota Makassar. Langkah ini diambil sebagai respons atas berbagai persoalan birokrasi yang dianggapnya sebagai "sampah" menumpuk akibat sistem yang dibiarkan tanpa perbaikan serius. Munafri menegaskan bahwa upaya ini harus dimulai dari hulu hingga hilir agar tidak hanya menjadi wacana, tetapi menghasilkan perubahan nyata.
Komitmen tersebut disampaikan dalam sebuah kegiatan pembahasan pemutakhiran data tindak lanjut temuan pemeriksaan Inspektorat Daerah Kota Makassar di Novotel Grand Shayla, Rabu (16/7/2025). Dalam pertemuan tersebut, Munafri mendesak seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk proaktif menindaklanjuti setiap temuan Inspektorat. Ia juga memberikan instruksi khusus kepada Inspektorat untuk mendalami setiap pelanggaran sampai ke akarnya.
Munafri menekankan bahwa setiap rekomendasi perbaikan harus segera diimplementasikan. Tujuannya adalah menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari kecurangan. "Efek jera harus diterapkan untuk menjadi contoh yang baik bagi generasi mendatang," ujar Munafri. Ia juga menyoroti pentingnya konsistensi dalam menjalankan aturan. Jika ada regulasi yang bertabrakan, ia mendorong adanya diskusi terbuka untuk mencari solusi bersama tanpa mengorbankan integritas.
Untuk memastikan pembenahan ini berjalan, Munafri menyatakan akan terus memantau pengelolaan keuangan daerah di semua tingkatan SKPD. Ia mengajak seluruh jajaran Pemkot Makassar untuk bekerja sama membangun sistem pemerintahan yang bersih dan efektif. “Saya tidak ingin ada kebohongan dan kecurangan,” tegasnya, seraya menambahkan bahwa ia ingin membangun sistem yang membuat semua pihak dapat bekerja dengan bahagia dan tanpa ketakutan.
Munafri juga mengimbau jajarannya untuk kembali pada nilai-nilai kearifan lokal. Ia mencontohkan budaya siri (rasa malu) dan kehormatan sebagai fondasi yang dapat membangun pemerintahan yang bermartabat. "Kita harus bekerja keras untuk keluar dari zona yang tidak baik ini. Ini bukan hanya soal uang dan anggaran, tetapi juga membangun nilai-nilai yang baik," tuturnya.
Ia percaya, melalui pembenahan yang berkesinambungan, kepercayaan publik terhadap Pemkot Makassar akan meningkat. Di samping itu, Munafri ingin mewariskan tata kelola pemerintahan yang lebih berintegritas kepada generasi mendatang. Ia juga menyebut, langkah-langkah seperti rotasi pejabat akan terus dilakukan secara berkala. Rotasi ini bukan berdasarkan suka atau tidak suka, melainkan untuk menyegarkan organisasi dan menggali potensi pegawai yang belum terlihat.
"Ternyata yang di bawah ini lebih teknis dan mampu melakukan kerja luar biasa. Kita mau mencari orang-orang yang punya kemampuan baik tapi tersembunyi," jelasnya. Munafri juga menyinggung temuan pelanggaran yang perlu diklarifikasi. Ia menegaskan, jika ada pelanggaran yang sampai merugikan keuangan negara, tidak akan ada ampun. “Kalau ini sudah sampai ke wilayah yang membahayakan dan merugikan keuangan negara, tidak akan pernah ada kata maaf untuk itu,” tegasnya.
Munafri menyoroti pola pengadaan barang dan jasa yang sering menjadi celah untuk praktik curang. Ia menyadari semakin besar anggaran, semakin banyak pihak yang mencoba melakukan intervensi demi keuntungan pribadi. "Ini yang saya mau kita cegah bersama," katanya. Untuk memastikan pengawasan berjalan ketat, Inspektorat Daerah diinstruksikan untuk menyampaikan laporan rutin setiap dua minggu langsung kepadanya.
Ia menegaskan, laporan administratif akan diluruskan dengan baik. Namun, jika menyangkut kerugian negara, akan ditindaklanjuti hingga tuntas. “Tapi kalau sudah menyangkut kerugian negara, jangan coba-coba, tidak akan ada kata maaf, akan berlanjut sampai selesai,” lanjut Munafri.
Sebagai bagian dari reformasi ini, Munafri juga akan memulai evaluasi dan pembenahan di unit pelayanan dasar seperti puskesmas. Langkah ini diambil agar etos kerja yang transparan, efisien, dan profesional dapat terbangun di semua lini pemerintahan. "Kalau tata kelola berjalan baik, etos kerja kita akan sama, efisien, simpel, bukan berlomba-lomba mencari keuntungan," ujarnya.
Ia mengimbau seluruh jajaran Pemkot Makassar untuk tidak mencari celah dalam prosedur dan memastikan setiap kebijakan berpijak pada regulasi yang berlaku. “Segala macam prosedur kalau memang harus ribet demi menjaga tata kelola, ya harus kita jalani. Jangan dibuat simpel hanya karena asumsi kita sendiri,” tutup Munafri. (*)
