Makassar (Notif.news) - Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Prof Fadjry Djufry, menerima audiensi pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) di Kantor Gubernur, Kamis, 9 Januari 2025. Pertemuan ini dihadiri oleh Kepala OJK Provinsi Sulselbar Darwisman, Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Budi Susetiyo, Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan Arif Machfoed, Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan 2 Mulyana, serta Analis Senior Deputi Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan Indra Natsir Dahlan.

Dalam pertemuan tersebut, Prof Fadjry menekankan pentingnya peningkatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor pertanian di Sulsel guna mendukung swasembada pangan. Ia menyatakan bahwa potensi pertanian di Sulsel sangat besar, sehingga KUR untuk sektor ini harus ditingkatkan. "KUR untuk pertanian harusnya lebih banyak, karena potensi pertanian kita sangat banyak," ujar Prof Fadjry.

Ia juga menambahkan bahwa sektor pertanian memerlukan dukungan yang lebih besar untuk mempercepat pencapaian target swasembada pangan di daerah.

Selain itu, Prof Fadjry juga mengingatkan bahwa Sulsel harus menjadi percontohan dalam hal investasi, dengan memberikan berbagai kemudahan yang diperlukan oleh para investor. Ia menyatakan bahwa meskipun banyak hal yang perlu dibenahi, ia tetap optimis bahwa OJK dapat memberikan dukungan untuk terwujudnya kolaborasi yang baik antara pemerintah provinsi dan sektor keuangan.

"Banyak hal yang perlu kita benahi, tapi saya yakin OJK dapat membantu dengan dukungan mereka dalam kolaborasi ini," tambahnya.

Sementara itu, Kepala OJK Sulselbar, Darwisman, menyampaikan rasa syukur atas audiensi tersebut dan memberikan update mengenai perkembangan sektor perbankan dan industri keuangan di Sulsel. Ia mengungkapkan bahwa sektor perbankan di Sulsel menunjukkan pertumbuhan yang positif, dengan kinerja baik yang ditunjukkan oleh Bank Sulselbar dalam mendukung ekonomi daerah.

"OJK akan terus mendorong perekonomian di Sulsel, dan tentunya akan berkolaborasi serta bersinergi dengan Pemprov dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah," jelas Darwisman.

Darwisman juga setuju dengan usulan Prof Fadjry mengenai peningkatan KUR di sektor pertanian. Ia menyatakan bahwa kolaborasi antara Pemprov Sulsel dan OJK dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Sulsel di masa depan.

"Kolaborasi dan sinergi Pemprov Sulsel dan OJK sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Sulsel ke depan," imbuhnya.

Terkait perkembangan sektor perbankan di Sulsel, Darwisman menjelaskan bahwa hingga November 2024, sektor ini menunjukkan pertumbuhan yang positif secara year on year (yoy) untuk beberapa indikator utama. Aset perbankan tercatat mengalami kenaikan sebesar 8,38 persen, Dana Pihak Ketiga (DPK) naik 8,69 persen, dan kredit masyarakat meningkat 5,43 persen. Tingkat risiko yang terjaga di angka 2,90 persen dan fungsi intermediasi atau Loan to Deposit Ratio (LDR) mencapai 123,28 persen, menunjukkan kinerja yang stabil dan baik di sektor perbankan.

Pada November 2023, total aset perbankan di Sulsel tercatat sebesar Rp188,74 triliun, sementara pada November 2024 mencapai Rp204,55 triliun. Sementara itu, DPK pada November 2023 tercatat sebesar Rp124,89 triliun, dan pada November 2024 mencapai Rp135,75 triliun. Adapun total kredit pada November 2023 sebesar Rp155,89 triliun, yang meningkat menjadi Rp164,35 triliun pada November 2024.

Perkembangan pasar modal dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) di Sulsel juga menunjukkan tren positif. Tingkat inklusi masyarakat terhadap produk modal mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, tercermin dari jumlah Single Investor Identification (SID) yang tumbuh sebesar 26,87 persen year on year (yoy). Industri jasa keuangan non-bank di Sulsel juga mengalami perkembangan signifikan, dengan perusahaan pembiayaan, pegadaian, fintech P2P lending, modal ventura, penjaminan, dan dana pensiun menunjukkan angka pertumbuhan yang baik.

Dengan perkembangan yang positif ini, OJK berkomitmen untuk terus mendorong pertumbuhan sektor keuangan di Sulsel dan berkolaborasi dengan Pemprov Sulsel untuk memastikan akses keuangan yang lebih baik bagi masyarakat. Sinergi ini diharapkan dapat memperkuat perekonomian daerah dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Sulsel, khususnya dalam sektor pertanian dan industri lainnya.

Melalui audiensi ini, diharapkan kolaborasi antara pemerintah provinsi dan OJK dapat menciptakan kebijakan yang lebih mendukung sektor keuangan dan investasi di Sulsel, yang pada gilirannya akan berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi daerah. (*)