MAKASSAR, Notif.News – Pemerintah Kota Makassar resmi melakukan perombakan struktur birokrasi besar-besaran di awal tahun 2026. Sebanyak 106 pejabat administrator dan pengawas, termasuk 13 camat baru, dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Wali Kota Munafri Arifuddin didampingi Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham di Lapangan Karebosi, Jumat (6/2/2026).
Langkah rotasi dan mutasi ini diklaim sebagai upaya penguatan manajemen ASN berbasis meritokrasi. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa seluruh proses pergeseran jabatan dilakukan secara objektif dan profesional untuk memastikan roda pemerintahan berjalan lebih adaptif dan solid dalam melayani publik.
"Seluruh ASN memiliki kesempatan yang sama untuk mengabdi. Tidak ada muatan politik, diskriminasi, apalagi sentimen personal. Mutasi ini murni kebutuhan organisasi untuk menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat," tegas pria yang akrab disapa Appi tersebut.
Munafri menjamin dalam pelantikan perdana tahun 2026 ini, tidak ada satu pun aparatur yang dinonjobkan. Camat yang diganti justru mendapatkan promosi ke jabatan strategis seperti Sekretaris Dinas, Kepala Bagian, hingga Kepala Bidang di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Pejabat baru, khususnya di tingkat kecamatan, kini memikul tanggung jawab besar sebagai motor penggerak wilayah. Mereka diminta untuk bekerja lebih responsif dalam menangani persoalan sosial masyarakat dengan pendekatan yang tegas namun tetap menjunjung sisi humanis.
Wali Kota memberikan peringatan keras bahwa kinerja para camat akan dievaluasi secara ketat dalam kurun waktu enam bulan ke depan. "Jika rapornya bagus, silakan lanjut. Namun jika kurang memuaskan, mohon maaf, banyak yang antre untuk mengisi posisi tersebut," imbuhnya.
Sinergi lintas lini menjadi poin krusial yang ditekankan dalam forum tersebut. Munafri meminta seluruh pejabat, mulai dari tingkat kota hingga kelurahan, untuk menanggalkan ego sektoral dan fokus menjalankan program unggulan MULIA sebagai arah kebijakan utama daerah.
Program prioritas pembangunan tidak dapat berjalan jika dikerjakan secara parsial. Oleh karena itu, kolaborasi kolektif seluruh pemangku kepentingan menjadi syarat mutlak agar janji pemerintah dapat terealisasi hingga ke lapisan masyarakat terbawah.
Selain pimpinan wilayah, peran pejabat di bidang administrasi, perencanaan, dan keuangan juga menjadi sorotan. Mereka bertugas memastikan seluruh program kerja terdokumentasi dan terlapor secara tertib agar tidak menjadi beban administrasi di akhir periode.
Integritas diposisikan sebagai fondasi utama dalam memimpin. Para ASN diingatkan untuk memahami hak dan kewajiban mereka secara jelas serta tidak mencoba "bermain-main" dengan sistem pengawasan yang kini semakin ketat dan transparan.
Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham, turut menambahkan bahwa profesionalisme birokrasi adalah kunci kemajuan kota. Ia berharap para pejabat yang baru dilantik mampu menunjukkan loyalitas tinggi dan semangat kolaborasi yang kuat dalam bekerja.
Pelantikan ini menjadi simbol dimulainya babak baru pemerintahan Makassar yang lebih progresif. Para pejabat diharapkan membawa ide dan gagasan besar untuk membangun daerah, bukan terjebak dalam pembicaraan personal yang tidak produktif.
Dengan formasi baru ini, Pemerintah Kota Makassar optimis dapat menghadirkan pelayanan publik yang lebih prima. Nama-nama seperti Muharuddin (Camat Biringkanaya) hingga Andi Unru (Camat Ujung Tanah) diharapkan mampu melampaui capaian pendahulu mereka.
Kombinasi antara figur berpengalaman dan energi baru dari camat muda diprediksi akan mempercepat penyelesaian isu-isu perkotaan. Transparansi dan akuntabilitas tetap menjadi rambu utama yang harus dipatuhi oleh seluruh jajaran pejabat struktural.
Wali Kota mengajak seluruh lurah dan camat untuk bergerak dalam satu irama demi menyukseskan visi besar kota. Konsistensi dalam menjaga integritas diyakini akan mampu melewati segala bentuk godaan dan tantangan birokrasi ke depan.
Momentum di Lapangan Karebosi ini menutup rangkaian penataan birokrasi awal tahun dengan harapan besar dari warga Makassar. Kini, publik menanti aksi nyata para "panglima wilayah" tersebut dalam membawa perubahan positif di 15 kecamatan se-Kota Makassar. (*)
