Makassar (Notif.news) - Sulawesi Selatan dipercaya menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi Implementasi Kebijakan Percepatan Transformasi Digital dan Satu Data Indonesia. Acara strategis ini secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, di Hotel Claro, Makassar, Kamis (7/8/2025).
Dalam sambutannya, Jufri Rahman menyampaikan apresiasi tinggi atas kepercayaan yang diberikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) RI. Ia menilai penunjukan Sulsel sebagai lokasi penyelenggaraan forum nasional ini merupakan pengakuan atas komitmen daerah dalam memajukan digitalisasi.
"Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI, atas kepercayaan dan perhatiannya dalam menyelenggarakan forum strategis di Sulawesi Selatan," kata Jufri.
Ia menekankan bahwa transformasi digital dan kebijakan Satu Data Indonesia bukan sekadar tren, melainkan fondasi utama dalam reformasi birokrasi. Tujuannya adalah menciptakan pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Menurut Jufri, keberadaan data yang terpadu, valid, dan mutakhir sangat krusial. Data yang mudah diakses lintas sektor akan menjadi landasan bagi pengambilan kebijakan publik yang tepat sasaran. Hal ini sejalan dengan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berbasis bukti.
Pemerintah Provinsi Sulsel sendiri telah mengambil sejumlah langkah konkret untuk mendukung inisiatif nasional ini. Langkah-langkah tersebut meliputi pembentukan Forum Satu Data Provinsi dan Tim Koordinasi Satu Data Daerah, serta penguatan infrastruktur digital.
Selain itu, Pemprov Sulsel juga fokus pada peningkatan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Upaya ini diwujudkan melalui integrasi sistem informasi lintas sektor dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang tata kelola data digital.
Hasilnya pun mulai terlihat. Jufri mengungkapkan bahwa Indeks Kematangan SPBE Sulsel menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. "Hal ini berdampak langsung pada pencapaian Predikat ‘A’ dalam Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2024," ujarnya bangga.
Meski demikian, Jufri mengakui bahwa masih ada tantangan yang harus dihadapi. Hambatan seperti keterbatasan interoperabilitas sistem, perbedaan standar metadata, dan minimnya sumber daya masih menjadi pekerjaan rumah.
Oleh karena itu, Rakor ini diharapkan bisa menjadi wadah untuk merumuskan rekomendasi teknis dan strategis yang aplikatif. Rekomendasi ini penting untuk memperkuat sinergi antarlembaga, baik di tingkat vertikal maupun horizontal.
"Melalui forum ini, kami berharap lahir sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, serta kolaborasi nyata antar lembaga dalam memperkuat ekosistem pemerintahan berbasis data dan digitalisasi layanan publik," tutupnya.
Rakor ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting dari pemerintahan pusat dan daerah. Turut hadir Asisten Deputi Koordinasi Data dan Transaksi Elektronik Kemenko Polkam RI Garyadi Syaiful Cahyadi, Direktur Data Pembangunan dan Pemerintahan Digital Bappenas Dini Maghfirah, serta Direktur Aplikasi Pemerintahan Digital Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi Yessi Arnaz Ferrari.
Dari pihak daerah, acara ini dihadiri oleh Bupati Enrekang, Plt Kepala Bappelitbangda, Sekretaris Dinas Kominfo-SP, dan perwakilan Dinas Kominfo dari berbagai kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menunjukkan komitmen bersama untuk mewujudkan percepatan transformasi digital.
Acara Rakor ini menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam mengelola data secara terpadu. Diharapkan, hasil dari Rakor ini akan membawa kemajuan signifikan bagi tata kelola pemerintahan di Sulsel dan Indonesia pada umumnya. (*)
