MAKASSAR, Notif.News – Anggota DPRD Kota Makassar, Azwar Rasmin, menyesalkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green 95. Penyesuaian tarif tersebut resmi diberlakukan mulai Rabu (10/6/2026).
Harga Pertamax melonjak tajam sekitar 32 persen dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Sementara jenis Pertamax Green 95 naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.
Ketua Komisi C DPRD Makassar itu memahami kebijakan tersebut merupakan imbas dari fluktuasi harga minyak dunia. Kendati demikian, ia menilai kenaikan harga di tengah masyarakat tetap terasa berat.
“Sebagai wakil rakyat, tentu kita sesalkan ada kenaikan itu. Tapi mungkin sudah dihitung oleh pemerintah pusat imbasnya,” ujar Azwar saat ditemui di Makassar, Rabu (10/6/2026).
Politisi PKS ini menekankan pentingnya respons cepat dan kesiapan pemerintah daerah dalam mengantisipasi efek domino dari kenaikan BBM. Langkah mitigasi perlu disiapkan di tingkat lokal.
Menurut Azwar, dinas terkait harus hadir agar warga tidak hanya menanggung beban harga, tetapi juga terhindar dari potensi kelangkaan maupun kemacetan akibat antrean di SPBU.
Ia menyarankan Dinas Perhubungan untuk turun tangan membantu penataan lalu lintas di sekitar area pengisian bahan bakar. Langkah ini penting guna menjaga kenyamanan para pengguna jalan.
Terkait potensi imbas pada harga bahan pokok, Azwar berharap kenaikan BBM nonsubsidi ini tidak memicu inflasi barang di pasaran. Dampak tersebut dinilai masih bisa diminimalkan.
Ia menyebut Pertamax dan Pertamax Green lebih banyak dikonsumsi oleh pemilik kendaraan segmen menengah ke atas. Kebutuhan transportasi logistik utama umumnya masih mengandalkan bahan bakar subsidi.
Azwar mengapresiasi langkah pemerintah pusat yang masih mempertahankan harga Pertalite dan Solar subsidi. Kebijakan ini dinilai sangat krusial dalam menjaga stabilitas daya beli masyarakat bawah.
“Syukurnya Pertalite dan Solar tidak dinaikkan oleh pemerintah. Semoga ini tidak berdampak besar ke harga kebutuhan pokok,” tambah legislator asal Makassar tersebut.
Ia menambahkan bahwa keputusan mempertahankannya tetap memberikan perlindungan ekonomi bagi warga menengah ke bawah, meski diakui beban APBN untuk subsidi tentu membengkak.
Azwar berharap sinergi antara pemda dan dinas teknis terus diperkuat selama periode penyesuaian harga ini. Pengawasan distribusi BBM di lapangan harus dipastikan berjalan lancar tanpa kendala. (*)
