Makassar (Notif.news) – Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Prof. Fadjry Djufry, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang diadakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Senin, 13 Januari 2025. Rapat yang dilaksanakan setiap pekan ini diikuti oleh Prof. Fadjry secara virtual dari Kantor Gubernur Sulsel, didampingi Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Rapat koordinasi dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir, bersama sejumlah pejabat kementerian dan lembaga. Di antaranya, Deputi II Bidang Pertanian dan Pangan yang diwakili oleh KSP Edi Puryono, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini, serta Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas, Maino Dwi Hartono. Selain itu, turut hadir juga sejumlah pejabat terkait lainnya secara virtual, termasuk Perwira Tinggi Staf Ahli Tingkat II Ekonomi dan Keuangan Panglima TNI, Ito Hediarto, dan Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan Perum Bulog, Epi Sulandari.
Dalam sambutannya, Plt Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir mengungkapkan bahwa selama satu tahun koordinasi pengendalian inflasi dilakukan, angka inflasi Indonesia berhasil dikendalikan di angka 1,57 persen. Angka ini, menurutnya, merupakan yang terbaik yang pernah tercatat. Keberhasilan ini, kata Tomsi, merupakan hasil dari kerja sama antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, Forkopimda, serta seluruh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).
“Ini merupakan angka terbaik yang pernah kita capai. Tentunya ini berkat kerjasama kita, dan saya ucapkan terima kasih kepada kementerian, lembaga, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Forkopimda, dan utamanya seluruh Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID,” ujar Tomsi Tohir.
Usai rapat, Prof. Fadjry Djufry menyampaikan bahwa inflasi di Sulsel hingga saat ini masih terkendali. Data inflasi pada bulan Desember 2024 menunjukkan inflasi m-to-m (month to month) sebesar 0,38 persen, inflasi y-to-y (year to year) sebesar 1,23 persen, dan inflasi y-to-d (year to date) sebesar 1,23 persen.
Mengawali tahun 2025, Prof. Fadjry mengungkapkan bahwa Pemprov Sulsel telah menyiapkan sejumlah strategi untuk penanganan inflasi yang lebih lanjut. Salah satunya adalah dengan mengadakan pengecekan secara rutin terhadap pelaksanaan penanganan inflasi setiap minggu melalui rapat virtual. Pj Gubernur juga menyatakan bahwa mereka akan melakukan peninjauan rutin ke pasar-pasar, melaksanakan gerakan pangan murah, pasar murah, pembentukan mini distribution center, serta subsidi harga untuk menjaga kestabilan harga pangan.
"Kita akan melakukan peninjauan rutin ke pasar-pasar, melaksanakan gerakan pangan murah dan pasar murah, pembentukan mini distribution center, dan melakukan subsidi harga," ungkap Prof. Fadjry Djufry.
Selain itu, Prof. Fadjry juga menjelaskan bahwa akan ada rapat koordinasi lebih lanjut mengenai penanganan inflasi yang berfokus pada Hari Besar Keagamaan Nasional. Untuk itu, TPID Kabupaten/Kota diminta untuk melaporkan sembilan langkah konkrit penanganan inflasi setiap hari Sabtu kepada TPID Provinsi Sulsel.
"Juga akan dilakukan pemantauan harga barang kebutuhan pokok bersama BPS, dan monitoring harga melalui aplikasi info harga pangan," imbuh Prof. Fadjry.
Upaya-upaya ini, kata Prof. Fadjry, diharapkan dapat menjaga kestabilan harga bahan pokok di Sulsel, serta mencegah lonjakan inflasi yang dapat berdampak negatif terhadap daya beli masyarakat, khususnya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional.
Secara keseluruhan, rapat koordinasi ini menunjukkan komitmen seluruh pihak terkait untuk terus bekerja sama dalam pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Sulsel. Prof. Fadjry Djufry pun menegaskan kembali komitmennya untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam hal pengendalian inflasi demi kesejahteraan masyarakat Sulsel. (*)
