JAKARTA (Notif.news) - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengadakan pertemuan dengan perwakilan bisnis Jepang yang tergabung dalam Japan Indonesia Association (JAPINDA) dan Japan Jakarta Club (JJC) di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (6/12/2024). Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat ini dihadiri oleh 19 delegasi dari JAPINDA dan 14 delegasi dari JJC.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa kabinet yang ia pimpin berkomitmen untuk bekerja sama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan efisien. Ia menekankan bahwa tujuan utama pemerintahannya adalah untuk melayani rakyat Indonesia dengan baik. “Yang terpenting, melayani rakyat, pemerintahan yang bersih, birokrasi yang efisien,” ujar Presiden Prabowo.

Prabowo juga menekankan pentingnya hubungan Indonesia dengan Jepang, khususnya dalam mendukung pembangunan ekonomi, sumber daya manusia (SDM), pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Ia menyatakan bahwa kehadiran investor Jepang di Indonesia sangat disambut baik oleh pemerintah Indonesia.

“Situasi global penuh dengan ketidakpastian, itulah sebabnya Indonesia ingin bersahabat dengan semua. Secara tradisi, kita tidak memihak,” kata Prabowo.

Dalam pidatonya, ia juga mengungkapkan prinsip diplomasi Indonesia yang selalu mengutamakan persahabatan dengan negara-negara lain. “Filosofi kita adalah seribu teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Jadi, kita sambut dengan tangan terbuka,” tambahnya.

Presiden Prabowo juga menyatakan optimisme tinggi terhadap masa depan ekonomi Indonesia. Ia yakin bahwa Indonesia akan dapat mencapai target tinggi dalam pembangunan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berdampak positif bagi rakyat. “Kita sangat optimistis, kita akan melaju sangat cepat. Kita akan mencapai target yang tinggi. Kita akan buktikan kepada semua orang bahwa Indonesia bisa,” tutupnya.

Pertemuan ini menunjukkan komitmen kuat Indonesia dalam mempererat hubungan ekonomi dengan Jepang, yang diharapkan akan semakin memperkuat kerjasama bilateral dalam berbagai sektor pembangunan. (*)