MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menekankan pentingnya percepatan realisasi anggaran dan eksekusi program kerja yang berdampak langsung bagi masyarakat. Memasuki triwulan II tahun anggaran 2026, seluruh jajaran birokrasi diminta menanggalkan pola kerja santai dan bergerak lebih progresif di lapangan.
Ultimatum tersebut disampaikan Munafri saat memimpin Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) APBD Kota Makassar di Ruang Sipakatau, Kantor Balai Kota, Kamis (16/4/2026). Agenda strategis ini turut dihadiri Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, Sekda Andi Zulkifly Nanda, serta jajaran kepala SKPD, camat, lurah, hingga direksi Perusda.
Dalam arahannya, Wali Kota yang akrab disapa Appi ini menyoroti serapan anggaran triwulan I yang dinilai belum optimal. Meski mencatatkan pertumbuhan positif secara year-on-year (YoY) dibandingkan periode yang sama tahun lalu, grafik kenaikan tersebut dinilai masih terlalu tipis untuk mengamankan target tahunan.
“Secara year-on-year memang ada peningkatan, tetapi angkanya sangat tipis. Jika pola serapan anggaran kita berjalan normal tanpa lompatan, kita berpotensi tidak mencapai target 90 persen realisasi belanja di akhir tahun,” ujar Munafri memberikan penekanan khusus atas rapor keuangan daerah.
Politisi tersebut meminta agar hambatan serapan anggaran di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) segera diidentifikasi secara spesifik. Ia menegaskan, rendahnya capaian kinerja beberapa instansi tidak boleh lagi dimaklumi sebagai kendala teknis biasa melainkan harus dicarikan solusi konkret.
Guna mendorong percepatan kinerja pada triwulan berikutnya, Munafri memaparkan sejumlah poin dasar yang wajib dipatuhi. Langkah awal yang paling krusial adalah memastikan sinkronisasi yang presisi antara dokumen RPJMD, Rencana Kerja (Renja), dan postur penganggaran di setiap dinas.
Keselarasan tiga instrumen tersebut dinilai sebagai fondasi utama agar arah pembangunan tetap berada di jalur yang benar. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga diinstruksikan untuk memastikan bahwa program yang telah dirancang siap eksekusi dan tidak mandek pada tataran konsep.
Selain kesiapan program, distribusi atau delivery anggaran dipersyaratkan harus berjalan lancar tanpa hambatan birokrasi yang berbelit-belit. Appi tidak ingin pengerjaan proyek fisik maupun penyaluran bantuan sosial kemasyarakatan tertunda hanya karena tersandera urusan pelaporan administratif.
Hal lain yang tak kalah penting untuk diukur sejak awal tahun anggaran adalah early outcome atau dampak dini dari program yang digulirkan. Pemerintah Kota Makassar menegaskan tidak akan ragu mencoret atau mengalihkan anggaran kegiatan jika terbukti tidak memberi asas manfaat bagi warga.
“Jika dampak nyata belum dirasakan oleh masyarakat, ini harus kita evaluasi total. Selesai rakor ini, hasil evaluasi triwulan I akan kami bedah bersama tim ahli untuk merumuskan langkah akselerasi yang maksimal,” tambah Wali Kota Makassar tersebut secara tegas.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menambahkan bahwa rapat monev ini memegang peranan penting untuk menjaga kompas pembangunan. Ia meminta seluruh serapan anggaran tetap mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kualitas output yang tinggi.
Politisi Partai Demokrat ini mengingatkan jajarannya agar setiap program yang berjalan memiliki target capaian yang jelas dan terukur. Langkah ini selaras dengan instruksi Wali Kota agar tidak ada lagi kegiatan seremonial dinas yang miskin dampak terhadap kesejahteraan sosial.
Menurut Aliyah, penguatan sinergi lintas sektor menjadi kunci utama untuk menyukseskan program prioritas di tengah tantangan perkotaan yang dinamis. Ego sektoral antar-lembaga harus diredam demi memastikan efektivitas pemanfaatan uang rakyat yang dikelola oleh pemerintah daerah.
“Kami berharap seluruh perangkat daerah memperkuat koordinasi. Setiap rupiah yang dibelanjakan dari APBD harus benar-benar memberikan dampak konkret pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Kota Makassar,” pungkas Aliyah menutup jalannya rapat evaluasi.
