MAKASSAR, Notif.News – Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), H. Irwan Hasan, melanjutkan rangkaian Reses Kedua Masa Persidangan Kedua Tahun Sidang 2025/2026. Pada hari kedua pelaksanaannya, Kamis (12/02/2026), legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) V ini menemui warga di Jl. Ratulangi Gang 1 No. 55, RT 04/RW 02, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang.

Pertemuan di titik keempat ini berlangsung penuh antusias. Warga yang hadir memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengadukan berbagai persoalan krusial yang mereka hadapi sehari-hari, mulai dari layanan kesehatan hingga persoalan infrastruktur yang belum tuntas.

Salah satu isu utama yang mendominasi jalannya dialog adalah terkait layanan BPJS Kesehatan. Sejumlah warga mengeluhkan banyaknya kepesertaan BPJS mereka yang tiba-tiba dinonaktifkan tanpa pemberitahuan yang jelas, sehingga menghambat akses mereka saat membutuhkan layanan medis.

Menanggapi hal tersebut, warga meminta penjelasan mendalam dari dinas terkait mengenai penyebab penonaktifan massal tersebut. Mereka berharap Pemerintah Kota Makassar memberikan transparansi dan solusi agar hak masyarakat terhadap akses kesehatan tetap terjamin.

H. Irwan Hasan mencatat keluhan BPJS ini sebagai prioritas mendesak. Menurutnya, masalah jaminan kesehatan adalah hak dasar yang tidak boleh terputus, apalagi bagi warga kurang mampu yang sangat bergantung pada program bantuan pemerintah tersebut.

"Masalah BPJS yang non-aktif ini harus segera diklarifikasi oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial. Kami akan meminta data sinkronisasi agar masyarakat tidak dirugikan saat ingin berobat," tegas Irwan di hadapan warga Kelurahan Parang.

Tak hanya soal kesehatan, persoalan klasik banjir dan genangan air juga kembali mencuat. Warga di lingkup RT 07 Jl. Ratulangi secara khusus meminta adanya perbaikan dan penutupan drainase yang selama ini dianggap kurang memadai dan rawan menimbulkan bau tak sedap serta kecelakaan.

Warga menilai, kondisi drainase yang terbuka dan rusak sangat mengganggu estetika serta kesehatan lingkungan. Perbaikan fisik berupa pemasangan penutup drainase (plat beton) dianggap sebagai solusi jangka pendek yang harus segera direalisasikan.

Lebih lanjut, masyarakat juga menyuarakan kritik terhadap kinerja Satuan Tugas (Satgas) Drainase. Warga meminta agar Satgas lebih sigap dan responsif dalam menyelesaikan persoalan di lapangan, tanpa harus menunggu keluhan menjadi viral terlebih dahulu.

Aspirasi tersebut mencakup permintaan peremajaan sistem drainase yang sudah tua, pengerukan sedimen yang menumpuk, hingga perbaikan struktur yang mulai roboh. Warga berharap Satgas memiliki jadwal rutin yang jelas untuk melakukan pemeliharaan di wilayah pemukiman.

Irwan Hasan pun sepakat dengan warga bahwa keberadaan Satgas Drainase seharusnya menjadi ujung tombak pencegahan banjir di Kota Makassar. Ia berjanji akan melakukan evaluasi terhadap kinerja Satgas melalui rapat kerja di komisi terkait di DPRD.

"Satgas harus bekerja secara sistematis, mulai dari pengerukan hingga peremajaan. Jangan hanya bertindak saat banjir sudah datang. Aspirasi warga Parang hari ini adalah pengingat bagi dinas terkait untuk bekerja lebih maksimal," lanjutnya.

Legislator PPP ini menegaskan bahwa seluruh masukan yang terhimpun dalam reses ini tidak akan sekadar menjadi catatan di atas kertas. Hasil reses ini akan diformulasikan menjadi laporan resmi fraksi yang akan diserahkan kepada pimpinan DPRD dan Pemerintah Kota Makassar.

Diskusi yang berlangsung di bawah tenda sederhana tersebut tetap berjalan dinamis namun tertib. Warga tampak puas karena aspirasi mereka didengar langsung oleh wakil rakyat yang memiliki rekam jejak peduli terhadap persoalan lorong.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat, perwakilan pemerintah setempat, dan para kader PPP. Sinergi ini diharapkan dapat mempercepat tindak lanjut atas usulan-usulan warga yang bersifat teknis di lapangan.

Sebagai penutup agenda di titik keempat, H. Irwan Hasan menyempatkan diri meninjau titik drainase yang dimaksud warga di RT 07. Langkah ini diambil untuk memastikan urgensi perbaikan yang akan ia perjuangkan pada pembahasan anggaran mendatang.

Sesi reses diakhiri dengan komitmen bersama untuk terus mengawal pembangunan di Kecamatan Mamajang. Irwan Hasan berjanji akan terus menjadi penyambung lidah bagi warga Kelurahan Parang agar setiap kebijakan pemerintah benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat bawah. (*)