MAKASSAR, NOTIF.NEWS – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Hj. Umiyati, S.Kom., melanjutkan agenda Reses Masa Sidang Ketiga Tahun Sidang 2024/2025. Titik kelima reses kali ini dilaksanakan di Jl. Komp. Griya Mulya Asri Blok B22, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, pada Sabtu, 21 Juni 2025, pukul 09.30 WITA.

Antusiasme warga Griya Mulya Asri dan sekitarnya terpancar jelas dengan kehadiran mereka yang memenuhi lokasi reses. Momen ini menjadi kesempatan berharga bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai keluhan, masukan, dan harapan langsung kepada wakil rakyatnya, memastikan suara mereka didengar dan dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan kota.

Hj. Umiyati membuka sesi dialog dengan mengucapkan terima kasih atas partisipasi aktif warga. Ia menekankan pentingnya reses sebagai jembatan komunikasi dua arah, di mana aspirasi dari akar rumput menjadi prioritas utama dalam upaya pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Kota Makassar.

Sejumlah poin penting menjadi sorotan utama dalam reses kali ini, dengan isu persampahan mendominasi sebagian besar diskusi. Ini menunjukkan bahwa masalah pengelolaan sampah masih menjadi perhatian serius dan menimbulkan berbagai dampak di tengah masyarakat Manggala.

Aspirasi pertama yang mencuat adalah permintaan perbaikan jalan menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Warga mengeluhkan seringnya terjadi kemacetan di area tersebut akibat antrean panjang truk sampah yang hendak masuk ke TPA. Kemacetan ini tidak hanya menghambat mobilitas warga sekitar, tetapi juga menimbulkan bau tak sedap dan polusi udara.

"Jalan di TPA itu tolong diprioritaskan perbaikannya, Bu Dewan. Setiap hari macet karena mobil sampah antri. Ini sangat mengganggu aktivitas kami dan menimbulkan bau yang tidak enak," ujar salah seorang warga dengan nada prihatin.

Menanggapi keluhan ini, Hj. Umiyati mengakui bahwa kondisi jalan menuju TPA memang memerlukan perhatian serius. Ia berjanji akan mengoordinasikan aspirasi ini dengan dinas terkait, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Lingkungan Hidup, untuk mencari solusi cepat dan efektif guna mengurai kemacetan dan memperbaiki infrastruktur jalan di sekitar TPA.

Selain infrastruktur, isu terkait pemilihan RT/RW juga menjadi pertanyaan. A. Icha, salah seorang warga, mempertanyakan rencana pemilihan RT/RW yang dikabarkan akan segera dilaksanakan. Ia secara spesifik menanyakan apakah anggaran untuk pemilihan sudah cair dan SK-nya sudah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota.

"Mengenai pemilihan RT/RW, Bu. Apakah betul anggaran untuk pemilihannya sudah cair dan SK-nya sudah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota? Kami ingin tahu kepastiannya," tanya A. Icha, menunjukkan kepedulian warga terhadap proses demokrasi di tingkat paling bawah.

Hj. Umiyati menjelaskan bahwa proses pemilihan RT/RW memang sedang dalam tahap persiapan. Ia berjanji akan mencari informasi lebih lanjut mengenai status anggaran dan penerbitan SK dari Pemerintah Kota Makassar untuk memberikan kejelasan kepada masyarakat. Transparansi dalam proses ini penting untuk menjaga kepercayaan publik.

Lebih lanjut, polemik pengelolaan sampah kembali mengemuka. Warga mempertanyakan mengapa Pemerintah Kota tidak menyerahkan pengelolaan sampah kepada pihak ketiga. Menurut mereka, pelibatan pihak ketiga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penanganan sampah di kota ini.

"Kenapa persoalan sampah ini tidak di pihak ketigakan saja oleh Pemerintah Kota, Bu? Mungkin kalau dikelola pihak ketiga, penanganannya bisa lebih baik," usul seorang warga, menyiratkan adanya ketidakpuasan terhadap sistem pengelolaan sampah yang ada saat ini.

Kemudian, aspirasi lain yang masih berkaitan dengan sampah adalah ketidakmampuan warga mengelola sampah dengan sistem bank sampah. Masyarakat merasa perlu adanya edukasi dan dukungan lebih dari pemerintah agar program bank sampah dapat berjalan optimal dan berkelanjutan di tingkat lingkungan.

Warga juga mengeluhkan bau sampah di Manggala yang sangat mengganggu. Bau tak sedap ini, terutama dari area TPA dan tumpukan sampah yang tidak terangkut, berdampak pada kualitas udara dan kesehatan warga yang tinggal di sekitarnya. Ini menjadi indikator perlunya penanganan sampah yang lebih komprehensif dan cepat.

Terakhir, warga juga menyoroti banyaknya kendaraan pengangkut sampah yang rusak. Kondisi ini secara langsung menghambat mobilitas petugas sampah di beberapa kompleks perumahan, menyebabkan penumpukan sampah dan menimbulkan keresahan di masyarakat.

Menanggapi berbagai aspirasi terkait persampahan ini, Hj. Umiyati mengakui bahwa masalah sampah adalah pekerjaan rumah besar bagi Pemerintah Kota Makassar. Ia berjanji akan membawa seluruh masukan ini ke dalam rapat-rapat di DPRD, mendesak Dinas Lingkungan Hidup untuk mencari solusi terbaik, termasuk peningkatan armada pengangkut sampah, evaluasi sistem pengelolaan, dan edukasi masyarakat tentang bank sampah.

Reses Hj. Umiyati di Griya Mulya Asri, Manggala, menjadi cerminan bahwa aspirasi masyarakat terkait lingkungan dan pelayanan dasar masih sangat tinggi. Seluruh catatan penting dari pertemuan ini akan menjadi bekal bagi Hj. Umiyati untuk diperjuangkan dalam kapasitasnya sebagai anggota DPRD Kota Makassar demi mewujudkan lingkungan yang bersih dan nyaman bagi warga. (*)