MAKASSAR, Notif.News – Genap satu tahun kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham (MULIA) di Makassar. Sejak dilantik pada 20 Februari 2025, pasangan ini fokus membangun fondasi jangka panjang melalui pengamanan aset daerah dan transparansi tata kelola pemerintahan.
Pendekatan kepemimpinan MULIA pada tahun pertama menitikberatkan pada kepastian hukum sebelum melakukan pembangunan fisik skala besar. Langkah ini diambil untuk memastikan setiap program prioritas memiliki dasar legalitas yang kuat guna mencegah sengketa lahan di masa depan.
Salah satu capaian strategis terlihat melalui kinerja Dinas Pertanahan yang mempercepat sertifikasi lahan di kawasan Untia. Wilayah ini diproyeksikan menjadi pusat baru pertumbuhan ekonomi dan olahraga, khususnya melalui rencana pembangunan Stadion Untia.
Kepala Dinas Pertanahan Makassar, Sri Sulsilawati, mengungkapkan bahwa sepanjang 2025 pihaknya telah merampungkan sertifikasi 19 bidang lahan. Sebanyak 14 bidang di antaranya berada di Untia untuk mendukung percepatan proyek stadion kebanggaan warga Makassar tersebut.
"Total lahan bersertifikat mencapai 7,7 hektare dengan estimasi nilai aset Rp111,5 miliar. Kami fokus mengamankan kawasan strategis stadion sebelum pengerjaan fisik dimulai," ujar Sri Sulsilawati di sela momentum satu tahun pemerintahan MULIA, Jumat (20/2/2026).
Memasuki tahun 2026, proses legalisasi terus dikebut dengan 38 bidang lahan baru yang kini memasuki tahap pemetaan di BPN. Upaya ini memastikan bahwa proyek infrastruktur di pesisir Makassar tidak hanya sekadar membangun fisik, tetapi juga tertib administrasi.
Selain lahan strategis, duet Munafri-Aliyah juga sukses mengamankan aset Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU). Sebanyak 24 lokasi perumahan telah resmi menyerahkan PSU kepada pemerintah kota agar fasilitas sosialnya dapat dikelola dan dipelihara secara optimal.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Mahyuddin, mencatat nilai aset PSU yang berhasil diselamatkan mencapai Rp371 miliar. "Langkah ini adalah kewajiban pengembang sesuai regulasi agar fasilitas umum di perumahan memiliki kepastian hukum bagi warga," tuturnya.
Konsolidasi internal dan pembenahan sistem ini menjadi modal utama Makassar dalam menghadapi dinamika urbanisasi yang kompleks. Kepemimpinan MULIA berupaya menciptakan konektivitas kota yang terintegrasi melalui infrastruktur yang terjaga legalitasnya secara sistematis.
Melalui penguatan aset senilai ratusan miliar ini, wajah baru Makassar mulai terlihat arah pembangunannya. Fokus pada kawasan Untia diharapkan mampu menggerakkan ekonomi pesisir sekaligus menyediakan fasilitas olahraga yang representatif dan berstandar nasional.
Sinergi antar-OPD menjadi kunci keberhasilan dalam satu tahun pertama ini. Meskipun menghadapi tantangan teknis seperti pengerjaan PKKPR, target-target administratif tetap terpenuhi sebagai landasan percepatan pembangunan di tahun-tahun mendatang.
Masyarakat Makassar kini menanti realisasi fisik dari fondasi yang telah dibangun. Penataan ruang publik yang tertib dan transparan diharapkan menjadi standar baru dalam kepemimpinan Munafri-Aliyah untuk mewujudkan Makassar sebagai kota metropolitan yang berdaya saing.
Kesuksesan pengamanan aset ini juga memberikan rasa aman bagi investor dan pemerintah pusat dalam menyalurkan bantuan infrastruktur. Dengan sertifikat di tangan, hambatan birokrasi dalam memulai proyek strategis nasional maupun daerah dapat terpangkas signifikan.
Penyerahan PSU yang masif di tahun pertama juga menunjukkan ketegasan pemerintah dalam menegakkan aturan kepada pengembang. Hal ini memastikan warga perumahan tidak lagi kesulitan mendapatkan perbaikan jalan atau drainase karena status lahan yang menggantung.
Satu tahun pemerintahan MULIA bukan sekadar seremonial, melainkan pembuktian bahwa tertib administrasi adalah kunci kemajuan. Makassar kini memiliki pijakan yang lebih kokoh untuk melompat lebih jauh menuju kedaulatan pembangunan yang berkelanjutan. (*)
