JAKARTA, Notif.News – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta seluruh pemerintah daerah untuk menghentikan perekrutan tenaga honorer baru. Kebijakan ini dinilai krusial untuk mencegah pembengkakan beban belanja pegawai daerah.

Peringatan tegas tersebut disampaikan Tito saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (8/9/2026). Ia menekankan agar kepala daerah tidak lagi menambah personel honorer.

Menurut Tito, penumpukan tenaga honorer yang terus dibiarkan tanpa kendali berpotensi menjadi masalah serius bagi kepemimpinan daerah di masa depan. Praktik tersebut dianggap sebagai bom waktu anggaran.

“Tolong jangan ada lagi penambahan honorer karena akan menjadi beban biaya belanja pegawai. Menjadi beban kepada daerah berikutnya, bom waktu,” tegas Tito di hadapan anggota dewan.

Ia memilah bahwa honorer dengan keahlian spesifik seperti guru dan tenaga kesehatan memang masih sangat dibutuhkan. Namun, sektor administrasi dinilai kerap diisi tenaga yang minim kompetensi.

Penumpukan honorer di sektor administratif inilah yang kemudian memicu gelombang tuntutan kepastian status hukum. Mereka menuntut untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), baik PPPK maupun PNS.

Tito mengungkapkan, derasnya aksi demonstrasi dari para honorer akhirnya mendesak pemerintah pusat untuk mengambil langkah penanganan. Pemerintah pun mengakomodasi sebagian dari mereka melalui jalur seleksi resmi.

“Waktu itu ramai demo-demo, sehingga akhirnya diakomodir melalui proses seleksi,” ujar mantan Kapolri tersebut menjelaskan latar belakang kebijakan pengangkatan.

Meski menjadi solusi atas gelombang protes, pengangkatan honorer menjadi ASN berimplikasi langsung pada postur keuangan daerah. Gaji mereka secara otomatis dibebankan pada APBD.

Kondisi tersebut membuat ruang fiskal daerah kian sempit karena terserap untuk belanja pegawai. Kebijakan ini dinilai membatasi alokasi anggaran pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

Mendagri mewanti-wanti agar pola perekrutan tanpa perencanaan matang tidak lagi diulangi oleh para kepala daerah. Tata kelola kepegawaian harus diarahkan pada efisiensi dan profesionalisme.

Sinergi antara pemerintah daerah dan Kementerian PANRB terus diperkuat untuk menata ulang struktur kepegawaian nasional. Langkah penertiban ini diharapkan mampu menciptakan iklim birokrasi yang sehat.

Tito berharap para pemangku kebijakan di daerah dapat mematuhi instruksi ini demi menjaga stabilitas keuangan daerah. Komitmen bersama menjadi kunci utama penyelesaian masalah honorer secara berkelanjutan. (*)