MAKASSAR, Notif.News – Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), H. Irwan Hasan, kembali turun menemui konstituennya dalam agenda Reses Kedua Masa Persidangan Kedua Tahun Sidang 2025/2026. Titik pertama pelaksanaan reses kali ini dipusatkan di Daerah Pemilihan (Dapil) V, tepatnya di Jl. Andi Tonro V Blok A2/7, RT 03/RW 08, Kelurahan Pa'baeng-baeng, Kecamatan Tamalate, pada Rabu (11/02/2026).
Kehadiran legislator yang dikenal vokal ini disambut antusias oleh puluhan warga. Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai keluhan serta harapan terkait kondisi infrastruktur dan kebijakan sosial di wilayah mereka.
Salah satu poin krusial yang mencuat adalah masalah klasik perkotaan, yakni sistem drainase. Warga mengeluhkan perlunya perbaikan drainase serta penyediaan tutup got yang memadai. Menurut warga, sistem pembuangan air yang buruk menjadi pemicu utama genangan saat intensitas hujan tinggi.
Tak hanya soal infrastruktur fisik, isu ketenagakerjaan juga menjadi sorotan. Warga menyampaikan kekhawatiran terkait maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di Kota Makassar. Mereka mendesak agar Pemerintah Kota segera hadir memberikan solusi konkret melalui penegakan regulasi yang ketat untuk melindungi hak-hak pekerja.
Di sisi lain, warga memberikan dukungan terhadap langkah pemerintah dalam menata estetika kota. Peserta reses berharap penertiban Pedagang Kaki Lima (PK5) yang menggunakan trotoar terus dilanjutkan. Hal ini dinilai penting agar fungsi trotoar kembali kepada pejalan kaki dan wajah kota menjadi lebih tertib.
Terkait efektivitas layanan digital, warga mempertanyakan tindak lanjut pengerukan drainase di wilayah RW 01. Meskipun aspirasi tersebut telah dilaporkan melalui aplikasi Lontara, warga merasa realisasi di lapangan masih minim dan membutuhkan atensi segera dari dinas terkait.
Program sosial seperti "Bedah Rumah" juga tak luput dari pembahasan. Masyarakat di Kecamatan Tamalate meminta pemerintah melakukan verifikasi data yang lebih ketat. Tujuannya agar bantuan renovasi rumah tidak layak huni benar-benar jatuh ke tangan warga yang membutuhkan secara tepat sasaran.
Masalah keamanan lingkungan pun turut disuarakan. Warga mengusulkan penambahan lampu penerangan jalan umum (PJU) di lima titik sepanjang Jl. Andi Tonro V. Minimnya cahaya di malam hari dikhawatirkan dapat memicu kerawanan tindakan kriminalitas maupun kecelakaan lalu lintas.
Menanggapi rentetan aspirasi tersebut, H. Irwan Hasan menegaskan komitmennya untuk mengawal setiap usulan warga ke tingkat pembahasan anggaran di DPRD. Ia menyatakan bahwa fungsi reses adalah memastikan suara dari tingkat bawah menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan kota.
"Semua catatan dari warga Pa'baeng-baeng hari ini, mulai dari drainase hingga masalah PK5 dan bedah rumah, akan kami rekap secara resmi. Kami akan komunikasikan dengan SKPD terkait agar segera ada langkah konkret di lapangan," ujar Irwan Hasan di sela-sela kegiatan.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara laporan masyarakat melalui aplikasi digital dengan eksekusi manual oleh pemerintah. Baginya, laporan di aplikasi Lontara seharusnya menjadi pemantik reaksi cepat dari Pemerintah Kota Makassar tanpa perlu menunggu waktu lama.
Kegiatan reses ini ditutup dengan sesi foto bersama dan penyerahan draf aspirasi secara simbolis dari tokoh masyarakat setempat kepada sang legislator. Irwan berjanji akan terus memantau perkembangan usulan tersebut hingga terealisasi pada tahun anggaran berjalan maupun tahun mendatang. (*)
