Notif.news - Perum Bulog mencatatkan lonjakan serapan gabah yang sangat signifikan selama panen raya tahun ini. Angka serapan gabah melonjak lebih dari 2000 persen dibandingkan dengan tahun 2015, yang hanya sebesar 30.964 ton.
Peningkatan drastis ini terjadi setelah pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram. Kebijakan ini naik signifikan dari HPP sebelumnya yang berada di angka Rp5.500 per kilogram.
Kabar positif ini mendapatkan respons yang menggembirakan dari berbagai pihak. Upaya pemerintah, terutama Kementerian Pertanian (Kementan), dalam mewujudkan swasembada beras dinilai membuahkan hasil nyata.
Rektor IPB University, Arif Satria, menyampaikan apresiasinya atas capaian serapan gabah yang tinggi pada tahun ini. Beliau bahkan menyebut prestasi ini sebagai "kado istimewa lebaran" bagi seluruh bangsa Indonesia.
"Ini kado istimewa lebaran dan juga prestasi yang luar biasa yang perlu terus dipertahankan," kata Arif pada Sabtu, 29 Maret 2025.
Arif Satria menilai bahwa kolaborasi yang terjalin antara Kementan dan Bulog sejauh ini telah berhasil meningkatkan produksi sekaligus serapan gabah petani. Capaian serapan tahun ini menjadi yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.
"Saya mengapresiasi kerjasama Bulog dan Kementan dalam meningkatkan capaian serapan yang sangat tinggi ini, yaitu 725 ribu ton," ujarnya.
Meskipun demikian, Arif Satria mengingatkan pemerintah dan petani untuk terus menjaga kualitas gabah. Keseimbangan antara kualitas dan kuantitas gabah dinilai penting untuk menjaga kualitas beras nasional.
"Langkah berikutnya yang harus ditempuh adalah bagaimana meningkatkan kualitas gabah petani sehingga kualitas beras Bulog juga semakin tinggi. Jadi kuantitas dan kualitas sama-sama kita tingkatkan," jelasnya.
Analis Komunikasi Politik, Hendri Satrio, turut memberikan pandangannya terkait keberhasilan ini. Menurutnya, capaian ini merupakan hasil dari sinergi antar lembaga di sektor pangan, di bawah kepemimpinan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
"Saya sih oke ya dengan data ini, prestasi luar biasa. Ingat, pangan itu sektor dasar yang menentukan nasib bangsa kita ke depan. Jadi saya apresiasi kinerja Bulog dan Menteri Pertanian (Andi Amran Sulaiman) yang terus bekerja meningkatkan produksi dalam negeri," katanya.
Berdasarkan data, serapan gabah hingga 28 Maret 2025 tercatat mencapai 725.513 ton setara beras. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 2.243,09 persen jika dibandingkan dengan serapan pada periode yang sama tahun 2015 yang hanya 30.964 ton. Serapan gabah tahun ini juga meningkat signifikan sebesar 1.970,53 persen dibandingkan dengan serapan tahun lalu yang hanya 35.040 ton. Rata-rata serapan gabah dari tahun 2015 hingga 2024 tercatat sebesar 152.082 ton.
Capaian serapan gabah yang positif ini sejalan dengan laporan Badan Pusat Statistik (BPS). BPS mencatat lonjakan produksi beras nasional pada periode Januari-Maret 2025 sebesar 52,32 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024, mencapai 8,67 juta ton. Potensi luas panen padi diperkirakan mencapai 2,83 juta hektar. Bahkan, produksi beras pada periode Januari-April 2025 diprediksi akan menjadi yang tertinggi dalam tujuh tahun terakhir, mencapai 13,95 juta ton, meningkat 25,99 persen atau naik 2,88 juta ton dibandingkan tahun sebelumnya.
Peningkatan serapan gabah petani tidak terlepas dari kebijakan HPP gabah yang saat ini berada di angka Rp6.500 per kilogram. Penetapan HPP ini juga disertai dengan penghapusan sistem rafaksi, yang berarti Bulog wajib membeli gabah petani dalam kondisi apapun.
"Komunikasi pemerintah untuk isu penyerapan gabah juga baik, ini tumben baik, tidak seperti kasus lainnya, maka dengan komunikasi yang baik, koordinasi juga baik sehingga, saat pemerintah memberikan tambahan anggaran sebesar Rp 16,6 triliun untuk Perum Bulog bisa terlaksana," ungkap Hendri Satrio.
Lebih lanjut, Hendri Satrio menyampaikan apresiasinya terhadap peran besar jajaran Kementerian Pertanian dalam meningkatkan produksi. Peningkatan produksi ini menjadi salah satu faktor kunci yang memungkinkan pemerintah untuk tidak melakukan kebijakan impor beras pada tahun ini.
"Menteri Amran menyadari perlunya kolaborasi antar kementerian maupun lembaga, termasuk di level bawah seperti PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan)," pungkasnya. (*)
