Jakarta (Notif.news) - Sebuah langkah strategis dalam mewujudkan pilar-pilar Asta Cita Presiden Prabowo Subianto kini terjalin melalui kolaborasi yang signifikan antara dua badan pemerintah. BPJS Ketenagakerjaan dan Badan Gizi Nasional (BGN) secara resmi menjalin kemitraan untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang komprehensif kepada seluruh pekerja yang terlibat dalam ekosistem krusial program Pemenuhan Gizi Nasional, yang lebih dikenal dengan inisiatif Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pengukuhan sinergi antara kedua institusi negara ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang dilaksanakan pada hari Senin, 21 April 2025. Acara bersejarah ini berlangsung di Plaza BPJAMSOSTEK, Jakarta, dengan dihadiri oleh pucuk pimpinan kedua lembaga, yakni Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Bapak Anggoro Eko Cahyo, dan Kepala Badan Gizi Nasional, Bapak Dadan Hindayana.

Lebih dari sekadar upaya pemenuhan gizi bagi generasi penerus bangsa demi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia di masa depan, program Makan Bergizi Gratis ini juga diproyeksikan akan memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Program ini diyakini mampu menyerap jutaan tenaga kerja di berbagai sektor terkait, menciptakan lapangan pekerjaan yang luas di seluruh Indonesia.

Dalam keterangannya usai penandatanganan MoU, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo, menyampaikan apresiasi yang mendalam serta menyambut baik langkah strategis yang diinisiasi oleh Badan Gizi Nasional. Beliau menegaskan kesiapan BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan layanan dan perlindungan jaminan sosial yang maksimal kepada seluruh pekerja yang terlibat dalam implementasi program MBG ini.

"Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dadan Hindrayana dan seluruh tim di Badan Gizi Nasional atas inisiatif yang sangat baik ini. Kita bersama-sama memiliki visi untuk mensukseskan program yang strategis ini, dan BPJS Ketenagakerjaan tentu saja siap untuk memberikan dukungan penuh," ungkap Anggoro dengan antusias.

Anggoro lebih lanjut menjelaskan bahwa sinergi ini sejalan dengan amanat yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025, yang secara khusus menginstruksikan upaya pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Indonesia. Perlindungan jaminan sosial bagi para pekerja di ekosistem MBG menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan rasa aman dan kesejahteraan.

"Ini adalah bentuk sinergi yang sangat baik dan konkret, mengingat begitu banyaknya pekerjaan yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) maupun rantai pasoknya. Seluruh pekerja yang terlibat ini wajib dilindungi oleh negara melalui jaminan sosial ketenagakerjaan," imbuhnya dengan penuh keyakinan.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengungkapkan data terkini mengenai implementasi program MBG. Beliau menyampaikan bahwa saat ini telah teridentifikasi sebanyak 1.083 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi, dengan total pekerja yang terlibat mencapai lebih dari 50 ribu orang.

Sesuai dengan peta jalan (roadmap) yang telah ditetapkan oleh BGN, jumlah pekerja yang terlibat dalam ekosistem program Makan Bergizi Gratis ini diprediksi akan terus mengalami peningkatan yang signifikan, dengan proyeksi mencapai hingga 1,2 juta pekerja di masa mendatang. Dadan juga menegaskan bahwa pembiayaan premi jaminan sosial bagi para pekerja ini tidak akan memotong gaji mereka, melainkan akan ditanggung sepenuhnya.

"Kami tidak akan memotong gaji para pekerja. Premi jaminan sosial mereka akan kami bayarkan, sehingga seluruh individu yang terlibat dalam program makan bergizi ini, secara sosial akan terlindungi. Seperti yang disampaikan Bapak Dirut tadi, 'Kerja Keras Bebas Cemas'. Mereka bekerja keras menyiapkan makanan bergizi untuk masa depan anak-anak kita, dan mereka tidak boleh merasa cemas saat menjalankan tugas mulia ini," ujar Dadan dengan penuh harap.

Ke depan, cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan tidak hanya akan terbatas pada pekerja yang terlibat langsung di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). BPJS Ketenagakerjaan dan BGN memiliki visi untuk memperluas perlindungan ini hingga menjangkau seluruh pekerja yang berada di dalam rantai pasok program Makan Bergizi Gratis, termasuk para petani, peternak, dan pihak-pihak terkait lainnya.

"Ke depan, kolaborasi yang lebih intensif diperlukan untuk meningkatkan literasi dan kesadaran yang menyeluruh mengenai pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam rantai pasok ekosistem Badan Gizi Nasional, termasuk para petani, peternak, dan seluruh pihak yang terkait," terang Anggoro, menekankan pentingnya perluasan cakupan perlindungan.

Anggoro juga menyampaikan keyakinannya bahwa sinergi yang kuat antara BPJS Ketenagakerjaan dan Badan Gizi Nasional ini akan mampu mempercepat tercapainya universal coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Indonesia. Beliau mengungkapkan bahwa dari total 104,9 juta pekerja yang memenuhi syarat untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, masih terdapat sekitar 61 persen yang belum terlindungi, dan sebagian besar dari mereka adalah pekerja rentan.

"Melalui momentum kolaborasi yang bersejarah ini, kami menyatakan kesiapan BPJS Ketenagakerjaan untuk terus berkolaborasi secara aktif dengan seluruh Kementerian/Lembaga terkait, serta pemerintah daerah di seluruh Indonesia, dalam rangka menjalankan amanat Inpres Nomor 8 Tahun 2025 untuk menekan angka kemiskinan ekstrem dengan mewujudkan pekerja Indonesia yang sejahtera dan terlindungi," pungkas Anggoro dengan optimisme.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Makassar, Bapak I Nyoman Hary Sujana, turut memberikan tanggapannya mengenai sinergi nasional ini. Beliau menyatakan bahwa kolaborasi ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada para pekerja di berbagai sektor.

"Kami di BPJS Ketenagakerjaan Makassar siap untuk menindaklanjuti kerja sama yang telah terjalin di tingkat pusat dan memberikan dukungan penuh terhadap terbentuknya program BGN serta perlindungan bagi seluruh ekosistem pekerja yang terlibat di dalamnya," tutup I Nyoman, menegaskan komitmen di tingkat daerah.