MAKASSAR, Notif.News – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mendampingi Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Fahri Hamzah, meninjau langsung permukiman padat di Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Jumat (6/3/2026). Kunjungan ini bertujuan memetakan penanganan serius terhadap kawasan kumuh di sekitar Pelabuhan Baru Makassar.
Munafri yang akrab disapa Appi bersama Wamen Fahri Hamzah menyusuri lorong sempit di sekitar Pasar Tradisional Pannampu untuk melihat realitas hunian warga. Kondisi rumah yang sangat rapat, keterbatasan sanitasi, hingga sistem drainase yang tidak memadai menjadi poin utama pengamatan dalam peninjauan tersebut.
Kawasan ini tercatat memiliki kepadatan penduduk yang sangat tinggi, dengan populasi mencapai 16.697 jiwa. Tingginya angka tersebut berdampak langsung pada kualitas hunian, di mana puluhan bangunan masih masuk dalam kategori Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang butuh intervensi cepat.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Makassar, Mahyuddin, mengungkapkan bahwa pemerintah kota telah mengusulkan solusi pembangunan hunian vertikal. Langkah ini dinilai paling efektif untuk menata kawasan dengan keterbatasan lahan tanpa menghilangkan akses ekonomi warga.
"Kami mengusulkan pembangunan hunian vertikal di sekitar pasar dengan dukungan pemerintah pusat. Ini adalah solusi untuk menyediakan tempat tinggal yang lebih layak bagi masyarakat di lingkungan padat," jelas Mahyuddin saat mendampingi rombongan.
Sinergi antara Kementerian PKP dan Pemkot Makassar diharapkan mampu mempercepat transformasi kawasan kumuh menjadi permukiman yang lebih sehat. Kunjungan lapangan ini menjadi sinyal kuat penguatan koordinasi pusat-daerah dalam menekan angka hunian tidak layak di Kota Daeng.
Data pemerintah mencatat terdapat 117 unit RTLH di wilayah tersebut yang dihuni oleh sekitar 154 kepala keluarga. Kondisi ini menjadi tantangan besar dalam upaya meningkatkan standar hidup masyarakat di kawasan pesisir dan pelabuhan.
Sebagai langkah awal, pada tahun 2025 pemerintah telah menyalurkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) senilai Rp400 juta untuk perbaikan 20 unit rumah. Untuk tahun 2026, rencana serupa sedang dalam tahap verifikasi dengan target penanganan 10 unit tambahan.
Selain perbaikan fisik rumah, Pemkot Makassar juga tengah menyiapkan peningkatan infrastruktur dasar melalui dana APBD. Program ini meliputi pembangunan jalan lingkungan dan normalisasi sistem drainase guna mengurangi potensi genangan air yang sering dikeluhkan warga.
Upaya komprehensif ini tidak hanya berfokus pada estetika kota, tetapi juga kesehatan masyarakat. Lingkungan yang tertata rapi diyakini dapat menurunkan risiko penyakit lingkungan serta meningkatkan produktivitas warga di kawasan produktif tersebut.
Wamen Fahri Hamzah pun menyempatkan diri berdialog langsung dengan warga untuk mendengar keluh kesah mereka. Kehadiran pemerintah di tengah lorong-lorong sempit ini diharapkan membawa harapan baru bagi pemenuhan hak atas hunian yang layak dan manusiawi.
Pembangunan hunian vertikal nantinya akan dirancang agar tetap terintegrasi dengan aktivitas pasar lokal. Hal ini bertujuan agar warga tetap dapat mencari nafkah tanpa harus direlokasi jauh dari sumber ekonomi utama mereka di wilayah Tallo.
Optimisme ini diperkuat dengan komitmen Wali Kota Munafri untuk terus mengawal proyek strategis di sektor perumahan. Tata kelola kawasan kumuh menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan Makassar sebagai kota metropolitan yang inklusif dan berkelanjutan.
Langkah konkret yang dimulai dari Pannampu ini diharapkan menjadi percontohan bagi penataan kawasan kumuh lainnya di Makassar. Dengan dukungan anggaran pusat dan daerah, wajah permukiman padat di Kota Makassar perlahan akan berubah menjadi lebih representatif. (*)
