Makassar, Notif.news – Di tengah arus deras transformasi digital, alarm peringatan tentang literasi digital berbunyi nyaring. Syaiful Garyadi, Asisten Deputi Pelindungan Data dan Transaksi Elektronik, Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), mengingatkan bahwa kecepatan adopsi teknologi harus dibarengi dengan pemahaman yang memadai.
Peringatan ini ia sampaikan saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Gubernur Sulawesi Selatan pada Rabu (6/8). Menurutnya, tanpa literasi digital yang kuat, masyarakat akan menjadi korban empuk informasi menyesatkan, mulai dari hoaks hingga penipuan daring.
"Transformasi digital memang kencang, tapi harus dibarengi dengan literasi digital. Karena masyarakat akan termakan informasi menyesatkan jika kurang literasi digital," ujar Syaiful di hadapan sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Ia menegaskan, peran pemerintah daerah sangat krusial dalam menyelaraskan akselerasi digital. Penguatan kapasitas masyarakat dalam mengakses, memilah, dan memahami informasi secara bijak adalah kunci utama. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan mampu menciptakan ekosistem digital yang sehat.
Kunjungan Syaiful Garyadi disambut oleh sejumlah tokoh penting di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Kepala Dinas ESDM Andi Eka, Kepala Dinas Kesehatan Ishaq Iskandar, dan perwakilan Dinas Kominfo SP Sulsel Sultan Rakib hadir dalam pertemuan tersebut.
Tak ketinggalan, Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi Indri Assaf dan jajaran lainnya juga turut serta. Pertemuan ini menjadi bukti komitmen untuk berkolaborasi dalam satu visi: membangun benteng pertahanan digital bagi masyarakat Sulawesi Selatan.
Diskusi hangat terjadi, membahas strategi konkret untuk meningkatkan kesadaran digital di berbagai lapisan masyarakat. Mulai dari program edukasi di sekolah, pelatihan untuk UMKM, hingga kampanye masif di media sosial.
Fokus utama adalah pada peningkatan kemampuan kritis masyarakat. Tujuannya, agar mereka tidak hanya bisa menggunakan teknologi, tetapi juga mampu mengidentifikasi konten yang benar dan salah, serta melindungi data pribadi.
Sinergi ini diharapkan menjadi langkah awal yang kuat. Dengan kolaborasi antara Kemenko Polhukam dan Pemprov Sulawesi Selatan, upaya ini tidak hanya sebatas wacana, tetapi bisa terwujud dalam program nyata yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
Kunjungan kerja ini menegaskan bahwa keamanan di ruang digital kini menjadi bagian tak terpisahkan dari keamanan nasional. Perlindungan data dan edukasi menjadi dua pilar utama yang harus diperkuat. (*)
