Makassar (Notif.news) — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mencatat capaian signifikan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) tahun 2024. Berdasarkan evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), indeks RB Sulsel meningkat tajam dari 74,21 (kategori BB) pada tahun 2023 menjadi 81,74 (kategori A) dengan predikat Memuaskan.
Atas capaian tersebut, Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, menerima penghargaan langsung dari Menteri PAN-RB pada Rabu, 30 April 2025 di Jakarta. Sulsel dinobatkan sebagai provinsi dengan Indeks Reformasi Birokrasi tertinggi untuk kawasan Sulawesi, Maluku, dan Papua.
Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik, Pemprov Sulsel berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,64% sepanjang 2024. Sementara itu, capaian pada Reformasi Birokrasi General juga menunjukkan peningkatan signifikan, antara lain Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik (91), Digitalisasi Arsip (84,55), Indeks Reformasi Hukum (98,16), hingga Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebesar 3,94.
Pelaksanaan RB ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025, serta diperkuat oleh berbagai regulasi teknis di bawah koordinasi KemenPAN-RB.
Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulsel, Bustanul Arifin, menyampaikan bahwa capaian ini adalah hasil sinergi lintas sektor, termasuk peran aktif perangkat daerah, ASN, dan pemerintah kabupaten/kota se-Sulsel.
“Peningkatan indeks dari 74,21 ke 81,74 membuktikan bahwa upaya kami dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan integritas aparatur berada di jalur yang benar,” ujar Bustanul.
Ia menambahkan, peningkatan ini didorong oleh sejumlah inovasi, seperti digitalisasi layanan publik berbasis e-government, penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta penerapan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Pemerintah Provinsi Sulsel di bawah kepemimpinan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi terus menegaskan komitmennya untuk mendorong reformasi birokrasi yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Ke depan, arah kebijakan reformasi birokrasi Sulsel akan diselaraskan dengan Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Fokus utama meliputi peningkatan layanan publik, pengentasan kemiskinan, dan percepatan investasi berbasis transformasi digital.
Menurut Bustanul, capaian indeks bukan sekadar angka, tetapi indikator bahwa birokrasi di Sulsel telah bertransformasi menjadi lebih adaptif, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Ini merupakan penanda bahwa budaya kerja birokrasi kita semakin matang. Tugas berikutnya adalah menjaga konsistensi dan memperluas dampaknya di seluruh lini pelayanan,” pungkasnya. (*)
