MAKASSAR, Notif.News – Survei terbaru dari Parameter Publik Indonesia (PPI) mengungkap fakta mengejutkan mengenai rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat terhadap program sambungan PDAM gratis. Tercatat, sebanyak 36,8% responden tidak tahu sama sekali, sementara 28,3% lainnya mengaku kurang mendapatkan informasi terkait layanan tersebut.
Menyikapi temuan ini, Ketua Komisi B DPRD Kota Makassar, Ismail, memberikan catatan serius bagi jajaran direksi PDAM. Meski menilai kinerja pasangan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham dalam pengadaan air bersih sudah berjalan baik, ia mengakui aspek sosialisasi masih menjadi kelemahan utama.
"Ini menjadi kerja keras bagi PDAM untuk lebih gencar melakukan sosialisasi ke tingkat bawah. Kami di Komisi B akan segera memanggil seluruh jajaran direksi untuk mengevaluasi strategi penyebarluasan informasi ini," tegas Ismail di Makassar, Senin (20/4/2026).
Politisi Golkar ini menjelaskan bahwa dalam agenda resesnya di delapan titik, ia selalu menggandeng pihak PDAM untuk memberikan penjelasan langsung kepada warga. Menurutnya, pemahaman mengenai kriteria penerima manfaat, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), sangat krusial agar program tidak salah sasaran.
Ismail mengungkapkan, fokus utama program sambungan gratis ini diprioritaskan bagi wilayah Utara Kota Makassar. Kawasan seperti Rappokalling, Tallo, Buloa, Panampu, hingga Ujung Tanah menjadi sasaran utama karena selama ini sering mengalami kesulitan akses air bersih yang memadai.
"Saya sengaja menyasar kawasan pinggiran dalam setiap reses. Tidak ada gunanya kami duduk di Komisi B jika program strategis seperti ini tidak terealisasi dan tidak diketahui oleh warga yang paling membutuhkan," tambah Ismail.
Selain masalah literasi program, aspek teknis terus dibenahi guna memperkuat suplai air ke wilayah Utara. Saat ini, PDAM telah merealisasikan dua koneksi pipa baru yang menghubungkan pipa utama berdiameter 900 ke pipa 400 guna memastikan kestabilan distribusi.
Langkah teknis ini diharapkan menjadi solusi atas persoalan klasik kekeringan sumber air di Lekopancing saat musim kemarau. Dengan koneksi pipa baru tersebut, jangkauan layanan PDAM di wilayah pesisir dan pinggiran kota diproyeksikan akan semakin membaik dan merata.
Ke depan, DPRD Makassar berharap tidak ada lagi kesenjangan informasi antara kebijakan pemerintah dengan realita di tengah masyarakat. Penguatan komunikasi publik dinilai setara pentingnya dengan pembangunan infrastruktur fisik perpipaan di lapangan.
Evaluasi menyeluruh rencananya akan digelar dalam waktu dekat guna memastikan target sambungan gratis tahun 2026 tercapai secara maksimal. Pihak dewan berkomitmen terus mengawal agar hak dasar warga akan air bersih terpenuhi tanpa terkendala masalah birokrasi maupun kurangnya informasi.
Melalui sinergi antara kebijakan teknis dan sosialisasi yang masif, optimisme terhadap kedaulatan air bersih di Makassar semakin menguat. Pemerintah dan legislatif sepakat bahwa setiap tetes air bersih harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kaum prasejahtera. (*)
